MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (19/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah.
Pengukuhan ini menjadi bagian penting dalam proses peneguhan kepemimpinan di lingkungan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan intern pemerintah.
Penguatan fungsi tersebut dinilai sangat strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan di tingkat daerah.
Dalam kesempatan itu, Sufriadi Arif menyampaikan apresiasi terhadap peran BPKP yang selama ini konsisten mengawal pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, BPKP memiliki posisi penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan serta prinsip akuntabilitas.
Ia menekankan bahwa sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BPKP menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian acara pengukuhan berlangsung secara tertib dan khidmat, diawali dengan registrasi peserta yang hadir di lokasi kegiatan.
Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan, prosesi pengukuhan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, serta sambutan dari perwakilan BPKP dan gubernur.
Momentum tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antarpejabat serta penguatan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan daerah.
Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang telah resmi dikukuhkan.
Melalui kehadirannya, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmen untuk mendukung penguatan sistem pengawasan serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkelanjutan.
Komentar