MAKASSAR,Trotoar.id — Persoalan kelangkaan dan antrean bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan mendapat sorotan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sulsel.
Pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum (APH) didesak tidak hanya mengurai antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), tetapi juga membongkar dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi.
Ketua DPD KNPI Sulsel, Vonny Ameliani Suardi, mengatakan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Menurutnya, BBM subsidi merupakan fasilitas negara yang harus dipastikan diterima kelompok masyarakat yang memang berhak.
“BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang memang diperuntukkan bagi kelompok yang berhak menerima. Karena itu, kami meminta pemerintah memastikan distribusinya tepat sasaran dan tidak boleh ada ruang bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi untuk kepentingan pribadi maupun bisnis,” tegas Vonny, Jumat (11/9/2026).
Vonny yang juga anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Gerindra menilai persoalan BBM tidak semata-mata soal panjangnya antrean di SPBU. Di balik persoalan tersebut terdapat isu yang lebih besar, yakni tata kelola subsidi, distribusi, pengawasan hingga penegakan hukum.
“Ini bukan hanya persoalan antrean di SPBU, tetapi menyangkut hak masyarakat dan tata kelola subsidi. Sebagai Ketua KNPI Sulsel sekaligus anggota DPRD Sulsel, saya berkepentingan memastikan suara masyarakat terkait persoalan ini benar-benar mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.
KNPI Sulsel juga menyoroti keberadaan satuan tugas (satgas) yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum. Satgas tersebut diminta bekerja cepat, transparan, dan terukur untuk memastikan sumber persoalan di lapangan, termasuk menelusuri dugaan penyalahgunaan distribusi.
“Kita tunggu hasil kerja satgas yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Kalau dalam pelaksanaannya lamban, tentu kami akan mendorong dan mengkritisi kinerja satgas tersebut agar bekerja lebih maksimal. Kalau diperlukan, KNPI Sulsel siap melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol pemuda terhadap pemerintah,” katanya.
Sorotan juga diarahkan pada informasi mengenai dugaan BBM subsidi yang disalahgunakan dan dikirim ke kawasan industri, termasuk dugaan pengiriman menuju Morowali. Vonny menegaskan informasi tersebut harus ditelusuri secara serius, namun tidak boleh berubah menjadi tuduhan terhadap pihak tertentu tanpa bukti hukum.
“Kami tidak ingin membuat tuduhan kepada pihak tertentu tanpa adanya bukti. Tetapi setiap informasi atau laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi harus ditelusuri secara serius. Kalau memang ditemukan pelanggaran, kami meminta APH tidak ragu menindak dan membongkar jaringan yang terlibat,” tegasnya.
Menurutnya, apabila terbukti terdapat pihak yang membeli BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali kepada sektor industri, praktik tersebut merupakan persoalan serius yang harus diproses sesuai ketentuan hukum. KNPI meminta penindakan tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi.
Selain dugaan penimbunan, KNPI Sulsel meminta Pertamina mengevaluasi pelayanan di SPBU yang dinilai lamban. Dalam sejumlah inspeksi pemerintah, ditemukan kondisi operasional tertentu seperti hanya satu nozzle dan satu petugas yang melayani konsumen, sehingga berpotensi memperpanjang antrean.
“Jangan sampai ada oknum yang sengaja membuat situasi seolah-olah terjadi krisis sehingga kuota BBM subsidi ditambah, kemudian BBM tersebut justru disalahgunakan dan dijual kembali ke sektor industri. Kalau indikasi seperti itu terbukti, maka harus dibongkar secara menyeluruh,” kata Vonny.
Untuk mengurangi kepadatan di SPBU, KNPI Sulsel juga mendorong pemerintah mempertimbangkan skema alternatif seperti work from home (WFH) dalam kondisi tertentu maupun mekanisme pengisian BBM berdasarkan nomor kendaraan ganjil-genap. Namun, kebijakan tersebut harus lebih dulu dikaji dan tidak boleh menambah beban masyarakat.
Di sisi lain, KNPI Sulsel menyatakan mendukung agenda pemerintah memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional. Pengembangan sektor hulu migas, termasuk Blok Masela di Maluku, serta pengembangan bahan bakar nabati berbasis sawit melalui agenda biodiesel seperti B50, dinilai perlu didukung sepanjang dibarengi tata kelola yang transparan dan pengawasan yang kuat.
Vonny menegaskan pembenahan sektor energi membutuhkan proses panjang, investasi, konsistensi kebijakan, dan pengawasan publik. Namun, kompleksitas persoalan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keresahan masyarakat akibat sulitnya memperoleh BBM subsidi.
“Kami memahami bahwa membenahi persoalan energi nasional bukan pekerjaan mudah. Ini persoalan yang sudah lama dan menahun. Tetapi justru karena itu, pembenahan harus dilakukan secara serius, konsisten dan berani. Jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dinikmati oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan,” tegasnya.
DPD KNPI Sulsel meminta pemerintah dan satgas memastikan setiap laporan mengenai dugaan penimbunan, penyelundupan, permainan distribusi maupun pelanggaran pelayanan SPBU ditindaklanjuti secara terbuka. KNPI Sulsel menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan siap menyuarakan kepentingan masyarakat apabila penanganan persoalan BBM subsidi dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Subsidi harus tepat sasaran, distribusi harus transparan, dan apabila ada pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi, kami meminta agar ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Vonny.
