MAKASSAR, Trotoar.id — DPRD Kota Makassar menegaskan fungsi pengawasan terhadap setiap program pembangunan Pemerintah Kota Makassar.
Anggota DPRD Makassar Irwan Hasan meminta setiap rupiah APBD yang digelontorkan untuk pembangunan benar-benar tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan itu disampaikan Irwan Hasan saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Almadera, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris Bappeda Kota Makassar A. Ato Rakhmawan serta akademisi Husmirah Husain sebagai narasumber. Forum itu menjadi ruang untuk membahas perencanaan, penganggaran hingga pengawasan pembangunan daerah.
Irwan mengatakan, fungsi pengawasan DPRD tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan. Setiap program yang telah dirancang pemerintah harus dipastikan benar-benar dapat direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami sebagai wakil rakyat akan mengawal seluruh program Pemerintah Kota Makassar. Seluruh program yang masuk, kalau anggarannya mencukupi, pasti kita dorong untuk terlaksana,” ujar Irwan.
Namun, ia mengingatkan kemampuan fiskal daerah memiliki batas. Karena itu, pemerintah tidak bisa menjalankan seluruh program sekaligus tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan urgensinya.
“Memang dalam mencukupkan anggaran untuk suatu proyek, harus dipilah-pilah, karena tidak semua bisa dikerjakan sekaligus. Harus ada skala prioritas dan melihat kemampuan anggaran,” jelas politikus PPP tersebut.
Menurut Irwan, kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan. Program yang masuk dalam APBD harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, manfaat yang terukur, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga mendorong masyarakat mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi proyek-proyek pemerintah. Keterlibatan publik dinilai penting agar pembangunan yang dibiayai APBD tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan warga.
“Peran masyarakat juga penting untuk mengawal proyek agar anggaran yang digunakan tepat sasaran,” katanya.
Irwan menegaskan, pengawasan DPRD bukan dimaksudkan untuk menghambat program pemerintah. Sebaliknya, fungsi tersebut merupakan bagian dari mekanisme memastikan penggunaan anggaran berlangsung transparan, efektif, dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
“Segala bentuk rupiah yang dikeluarkan harus sesuai dengan nilai proyek yang dikerjakan. Setiap rupiah itu pasti kami kawal,” tegas Ketua Fraksi PPP DPRD Makassar tersebut.
Ia berharap kolaborasi antara DPRD, Pemkot Makassar, Bappeda, akademisi dan masyarakat terus diperkuat. Menurutnya, pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Makassar A. Ato Rakhmawan memaparkan pentingnya perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan program pemerintah daerah. Perencanaan, kata dia, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
Akademisi Husmirah Husain turut memberikan perspektif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembangunan.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD Makassar berharap pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan dan penganggaran semakin kuat. Pada saat yang sama, fungsi pengawasan terhadap program Pemkot Makassar diharapkan semakin efektif sehingga setiap proyek yang dibiayai APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
