MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bergerak cepat merespons antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bahkan mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, untuk mendorong penambahan kuota BBM bagi Sulsel.
“Kami melakukan evaluasi dan kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Direktur Utama Pertamina untuk segera menambah kuota BBM Sulawesi Selatan,” kata Andi Sudirman, Minggu (13/9/2026).
Menurut Andi Sudirman, penambahan kuota menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi di tengah meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Namun, Pemprov Sulsel tidak hanya mengandalkan penambahan kuota. Sejumlah langkah teknis juga disiapkan untuk memperluas layanan pengisian sekaligus mempercepat penguraian antrean.
Langkah tersebut telah disampaikan kepada PT Pertamina Patra Niaga melalui surat permintaan Pemprov Sulsel yang diterbitkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan nomor 670/2478/DESDM tertanggal 12 September 2026.
“Salah satunya mendorong penyediaan bypass pengisian melalui Modular SPBU di kawasan CPI Makassar untuk menambah layanan sekaligus mengurai antrean,” ungkapnya.
Selain menambah kapasitas layanan, Pemprov Sulsel juga menyiapkan pengaturan mobilitas masyarakat. Beberapa opsi yang disiapkan antara lain pemberlakuan sistem ganjil-genap, pelaksanaan pembelajaran secara daring, serta pengaturan kendaraan truk.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan kepadatan kendaraan yang masuk ke SPBU sekaligus mengurangi tekanan terhadap layanan pengisian BBM.
Pemprov Sulsel juga akan melakukan penyaringan terhadap kendaraan yang masuk dalam antrean. Masyarakat yang kondisi BBM kendaraannya masih mencukupi diimbau tidak ikut mengantre agar tidak memperpanjang antrean dan menambah kepadatan di SPBU.
Di sisi lain, pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi juga diperketat. Pemprov Sulsel akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindak distribusi BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan.
“Kami juga bersama aparat Kepolisian untuk menyisir dan mengejar pelanggaran, termasuk distributor ilegal BBM dari subsidi ke industri atau bukan peruntukannya,” tegas Andi Sudirman.
Dengan kombinasi penambahan kuota, perluasan layanan pengisian, pengaturan mobilitas, hingga penindakan terhadap distribusi ilegal, Pemprov Sulsel menargetkan persoalan antrean BBM dapat segera dikendalikan dan pelayanan kepada masyarakat kembali normal.
