MAKASSAR, Trotoar.id — Program rehabilitasi jaringan irigasi yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui skema Multi Years Project (MYP) mendapat apresiasi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, menilai keterlibatan Pemprov Sulsel dalam memperbaiki jaringan irigasi menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem pengairan sekaligus membantu mengurangi beban pemerintah pusat.
Menurut Heriantono, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi tidak seharusnya hanya bergantung pada pemerintah pusat.
Dukungan pemerintah daerah justru dapat mempercepat penanganan persoalan air yang selama ini dihadapi petani di sejumlah wilayah.
“Kalau selama ini hanya bergantung dengan nasional, tentu ini meringankan juga. Karena dengan hadirnya itu, kita akan mudah mengatasi masalah air di persawahan,” kata Heriantono, Rabu (16/9/2026).
Ia menjelaskan, jaringan irigasi yang dibangun Pemprov Sulsel nantinya dapat dikoneksikan dengan jaringan pengairan lainnya.
Integrasi tersebut dinilai akan membuat sistem distribusi air ke lahan pertanian menjadi lebih kuat, termasuk jaringan yang menjadi penopang bendungan.
“Jadi nanti akan mudah koordinasinya. Kami pasti koordinasi dengan daerah untuk perawatan dan penanganan, sama seperti penanganan sungai juga,” ujarnya.
Program MYP irigasi Sulsel sendiri menyasar lahan pertanian seluas sekitar 54.000 hektare yang tersebar di 16 kabupaten, yakni Maros, Gowa, Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Pangkep, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
Untuk menjalankan program tersebut, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran sekitar Rp780 miliar yang bersumber dari hasil efisiensi APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025-2027.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya menjelaskan, rehabilitasi difokuskan pada jaringan yang tersebar di 39 daerah irigasi. Kebijakan tersebut diambil karena sebagian jaringan irigasi eksisting telah mengalami penurunan fungsi.
Menurutnya, kondisi sejumlah infrastruktur bahkan membuat fungsi jaringan tersisa sekitar 50 persen.
Kerusakan pada bendung serta penyumbatan saluran menyebabkan pasokan air tidak optimal mencapai lahan pertanian, terutama di wilayah hilir hingga jaringan tersier.
Karena itu, normalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga meningkatkan ketersediaan air bagi petani.
Dampak lanjutannya diharapkan terlihat pada peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas pertanian.
“Dampaknya nanti panen akan lebih meningkat karena air tersedia, bisa meningkatkan indeks produktivitas 20 sampai 30 persen,” kata Andi Sudirman.
Dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, petani diharapkan dapat meningkatkan frekuensi tanam hingga dua atau tiga kali dalam setahun.
Artinya, perbaikan jaringan irigasi diarahkan untuk meningkatkan intensitas produksi sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan petani.
“Mereka bisa lima kali dalam dua tahun, atau tiga kali setahun, atau minimal dua kali setahun untuk bercocok tanam sampai panen,” pungkasnya.
Bagi Pemprov Sulsel, program MYP irigasi bukan hanya proyek pembangunan fisik. Rehabilitasi jaringan tersebut diarahkan menjadi investasi jangka menengah untuk memperkuat ketahanan pangan, sementara bagi BBWS Pompengan Jeneberang, keterlibatan pemerintah daerah menjadi tambahan kekuatan dalam menangani persoalan pengairan di Sulsel.
