MAKASSAR, Trotoar.id — Persoalan antrean dan keterbatasan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mulai menemukan salah satu titik persoalannya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sulsel bersama Pertamina dan Hiswana Migas, bersama dengan Kelompok masyarakat dan Mahasiswa terungkap kuota Pertalite Sulsel pada 2026 mengalami pemangkasan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam rapat RDP Pertamina mengungkapkan, kuota Pertalite untuk Sulsel 2026 berkurang sebanyak 118.964 kiloliter (KL) atau sekitar 9,4 persen dibandingkan alokasi 2025.
Pada 2025, Sulsel mendapatkan kuota Pertalite sebesar 1.265.074 KL. Setelah mengalami pengurangan, alokasi Pertalite untuk Sulsel pada 2026 ditetapkan menjadi 1.146.110 KL
“memang tahun ini ada pengurangan Kuota BBM Jenis Pertalite sebesar 9,4 persen dari Kuota tahun 2025,” jelasnya Mardiana dalam RDP di DPRD Sulsel
Pengurangan tersebut menjadi sorotan karena terjadi ketika kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi masih tinggi.
Antrean kendaraan di sejumlah SPBU bahkan sempat terjadi di beberapa daerah dan menjadi keluhan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam RDP tersebut juga terungkap, dari total kuota Pertalite 2026, saat ini masih tersisa 331.988 KL. Sisa kuota tersebut akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi melalui 156 SPBU di Sulawesi Selatan.
Artinya, persoalan yang dihadapi bukan hanya menyangkut jumlah kuota secara keseluruhan, tetapi juga bagaimana sisa alokasi tersebut didistribusikan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.
Kondisi berbeda justru terjadi pada BBM bersubsidi jenis Bio Solar. Jika Pertalite mengalami pengurangan, kuota Bio Solar Sulsel pada 2026 malah mengalami penambahan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Hiswana Migas mencatat, kuota Bio Solar pada 2025 mencapai 738.074 KL. Untuk 2026, kuotanya bertambah sebesar 14.551 KL, sehingga total alokasi menjadi sekitar 752.625 KL.
Perbedaan arah alokasi antara Pertalite dan Bio Solar tersebut menjadi salah satu hal penting yang perlu dicermati dalam melihat persoalan distribusi BBM bersubsidi di Sulsel.
Sebab, kebutuhan setiap jenis BBM tidak hanya ditentukan oleh besaran kuota, tetapi juga pola konsumsi masyarakat dan kondisi distribusi di lapangan.
RDP DPRD Sulsel bersama Pertamina, Hiswana Migas, organisasi mahasiswa dan perwakilan masyarakat menjadi ruang untuk membongkar persoalan tersebut secara terbuka.
Data mengenai kuota dan realisasi penyaluran menjadi penting untuk memastikan apakah alokasi yang ditetapkan masih sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Dengan sisa Pertalite sebesar 331.988 KL dan harus memenuhi kebutuhan di 156 SPBU, perhatian kini tertuju pada mekanisme distribusinya.
DPRD Sulsel juga dituntut memastikan persoalan antrean tidak berhenti pada penjelasan mengenai kuota, tetapi berlanjut pada langkah konkret agar masyarakat tetap memperoleh BBM bersubsidi secara tertib dan sesuai ketentuan.
