MAKASSAR, Trotoar.id — Harga cabai rawit di sejumlah pasar Kota Makassar melonjak hingga Rp85.000 per kilogram.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan pun turun langsung memantau harga, pasokan, hingga jalur distribusi cabai di Pasar Terong dan Pasar Pa’baeng-baeng, Rabu (23/9/2026).
Kenaikan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena cabai merupakan salah satu komoditas pangan yang pergerakan harganya cepat memengaruhi inflasi.
TPID Sulsel kini menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pasokan sekaligus menekan harga di tingkat konsumen.
Pemantauan melibatkan Pemerintah Provinsi Sulsel, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Polda Sulsel, Bulog, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel Muhammad Ilyas mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman setelah muncul laporan kenaikan harga cabai, khususnya cabai rawit.
“Bahwa ada informasi cabai harganya cukup tinggi, cabai rawit terutama, sehingga beliau menugaskan kita TPID untuk segera melakukan pemantauan di pasar dan terus melakukan juga kegiatan aksi Gerakan Pangan Murah untuk segera menstabilkan harga terutama untuk cabai rawit ini,” kata Muhammad Ilyas.
Berdasarkan pemantauan TPID, harga cabai rawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp50.000 per kilogram kini bergerak pada rentang Rp70.000 hingga Rp85.000 per kilogram.
Kenaikan harga tidak hanya terjadi di pasar. Di tingkat petani, harga cabai juga disebut telah berada pada kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
Muhammad Ilyas mengatakan salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah cuaca kering yang berlangsung cukup lama. Kondisi itu berdampak terhadap produksi sehingga pasokan cabai yang masuk ke pasar mengalami penurunan.
“Banyak cabai juga yang mengalami masalah di sumbernya. Jadi tentu produksi cabai ini yang suplainya ke pasaran juga yang berkurang,” ujarnya.
Namun, TPID tidak hanya melihat persoalan dari sisi produksi. Pemerintah juga menelusuri arus distribusi cabai yang keluar dari Sulsel ke daerah lain untuk memastikan kebutuhan masyarakat di dalam provinsi tetap terpenuhi.
Wadir Reskrimsus Polda Sulsel AKBP Dodik Susianto turut dilibatkan dalam pemantauan tersebut. TPID meminta distribusi cabai dari Sulsel mulai diperhatikan untuk mendapatkan gambaran mengenai volume komoditas yang keluar dari daerah.
“Kita akan lihat dulu berapa sebenarnya yang keluar ke daerah lain,” kata Muhammad Ilyas.
Menurut dia, potensi produksi cabai dari 24 kabupaten/kota di Sulsel masih perlu diinventarisasi secara menyeluruh. Langkah tersebut penting untuk mengetahui apakah produksi daerah sebenarnya mencukupi kebutuhan internal atau terjadi ketidakseimbangan akibat distribusi.
“Karena kita yakin sebetulnya produksi Sulawesi Selatan ini kalau kita inventarisasi dari 24 kabupaten/kota, mungkin masih cukup untuk supply di dalam Sulsel,” lanjutnya.
Di sisi hilir, TPID menyiapkan Gerakan Pangan Murah dengan mempertemukan produsen dan penjual secara lebih langsung. Skema tersebut diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi sehingga konsumen memperoleh cabai dengan harga yang lebih terjangkau.
Pemerintah juga membuka opsi intervensi biaya transportasi bagi pengecer. Dukungan tersebut tengah dibahas agar biaya distribusi tidak kembali dibebankan sepenuhnya kepada konsumen.
“Kita juga akan mengusulkan, barangkali mungkin bisa nanti intervensi transportasi kepada para pengecer ini. Mudah-mudahan bisa nanti mungkin kita coba cari jalan keluar dari CSR,” ujarnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Firman Hidayat mengatakan BI siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, termasuk melalui Gerakan Pangan Murah dan kerja sama antardaerah.
“Stoknya masih ada. Tinggal kita ketemukan antara produsen dan pembeli di sini,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Sulsel Aryanto mengatakan kenaikan sejumlah komoditas hingga pekan ketiga September turut menjadi perhatian. Cabai, kata dia, merupakan komoditas hortikultura yang memiliki volatilitas harga tinggi.
“Cabai memang di mana-mana naik. Cabai itu sangat volatile, bisa naik tinggi dan bisa turun tinggi,” ujarnya.
Di tengah kenaikan cabai, sejumlah komoditas pangan yang berada dalam pengendalian pemerintah, seperti beras dan minyak, relatif masih stabil.
Wadir Reskrimsus Polda Sulsel AKBP Dodik Susianto juga memastikan hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan bahan pangan secara umum masih tersedia. Persoalan utama yang terlihat saat ini berada pada pergerakan harga cabai.
“Ketersediaan produk komoditas alhamdulillah lancar, ada tersedia. Namun ada kenaikan harga, terutama cabai,” ujarnya.
TPID Sulsel selanjutnya akan memperkuat pemantauan harga dan distribusi cabai, sekaligus menyiapkan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah, kerja sama antardaerah, pengawasan arus distribusi, serta opsi dukungan biaya transportasi.
Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan persoalan harga cabai tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap daya beli masyarakat maupun inflasi Sulsel. (*)
