MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar mendapat kepercayaan menjadi salah satu daerah percontohan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) nasional.
Program tersebut ditandai dengan peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial yang melibatkan langsung masyarakat hingga tingkat RT dan RW.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, meluncurkan gerakan tersebut di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar, Minggu (4/10/2026).
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turut mendampingi dalam peluncuran program strategis Kementerian Sosial tersebut.
Program ini diarahkan untuk memperluas jangkauan pendataan sekaligus memperbaiki akses pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
RT dan RW ditempatkan sebagai Agen Perlinsos, mengingat keduanya merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan kondisi warga sehari-hari.
Dalam peluncuran tersebut, Gus Ipul bersama Munafri memimpin deklarasi komitmen seluruh Ketua RT dan RW se-Kota Makassar untuk menjalankan peran sebagai Agen Perlinsos.
Gus Ipul menjelaskan, Gerakan Peduli Tetangga merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti arahan strategis Presiden RI terkait pembenahan dan konsolidasi data penerima bantuan sosial.
Menurutnya, program tersebut telah melalui tahap uji coba di Kabupaten Banyuwangi sebelum dikembangkan ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar. Selanjutnya, program tersebut ditargetkan diterapkan secara nasional.
“Semuanya ini dilakukan secara bertahap, kita telah uji coba di Kabupaten Banyuwangi, lalu dikembangkan di 42 kabupaten/kota termasuk Makassar, dan nantinya akan diberlakukan seluruh Indonesia,” kata Gus Ipul.
Salah satu terobosan utama program tersebut adalah digitalisasi data perlindungan sosial.
Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai basis data pemerintah, mulai dari Dukcapil, P3KE, DTKS, data Kementerian Kesehatan hingga data kepemilikan aset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Melalui sistem tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan dalam memperbarui dan mengusulkan data.
Registrasi ulang maupun pengusulan diri sendiri dan orang lain untuk memperoleh perlindungan sosial dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia.
“Sehingga dengan begitu, setiap masyarakat bisa melakukan registrasi ulang penerima bansos. Atau yang kedua, mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial atau program-program bansos,” ujarnya.
Kementerian Sosial menargetkan hingga Desember 2026 setidaknya 50 persen masyarakat Indonesia telah terdaftar dalam sistem baru tersebut.
Jika proses berjalan sesuai target, penyaluran bantuan sosial berbasis data digital terintegrasi ditargetkan mulai diterapkan secara penuh pada 2027.
“Kalau semuanya lancar, pada tahun 2027 ini akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang terhubung data digitalisasi bansos ini,” ungkap Gus Ipul.
Ia juga mengapresiasi kontribusi Kota Makassar dalam mendorong capaian pendaftaran di Sulawesi Selatan. Saat ini, kontribusi Makassar disebut menjadi salah satu pendorong utama capaian pendaftaran di Sulsel yang berada di angka 6 persen.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Makassar sebagai salah satu lokasi pilot project program Perlinsos nasional.
“Makassar dipilih menjadi salah satu pilot project bersamaan dengan beberapa kota yang lainnya untuk menjalankan program Perlinsos yang ada di Indonesia ini,” kata Munafri.
Menurut Munafri, program tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar dalam membenahi sistem perlindungan sosial.
Ia menegaskan, tujuan utama kolaborasi tersebut adalah memastikan bantuan dan perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah itu benar-benar bisa sampai tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkannya,” ujarnya.
Munafri menilai keterlibatan RT dan RW menjadi elemen penting dalam program tersebut.
Sebagai pihak yang berada paling dekat dengan masyarakat, RT dan RW dinilai memiliki peran strategis untuk membantu mengidentifikasi warga yang belum terdata maupun masyarakat yang mengalami persoalan dalam mengakses bantuan sosial.
“Hingga saat ini, capaian pembentukan Agen Perlinsos di Makassar telah menyentuh angka 31 persen. Jumlah ini meningkat drastis hingga 12 persen dibandingkan kondisi tiga bulan sebelumnya,” tambah Munafri.
Pemkot Makassar menargetkan keterlibatan Agen Perlinsos dapat mencapai 50 persen pada akhir 2026. Target tersebut diharapkan mampu memperluas cakupan pendataan sekaligus memperkuat validasi kondisi masyarakat di berbagai wilayah Kota Makassar.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemkot Makassar tidak hanya mengandalkan pengurus RT dan RW. Pemerintah kota juga membuka ruang bagi kelompok masyarakat lainnya untuk ikut berpartisipasi sebagai Agen Perlinsos.
Dengan model tersebut, Gerakan Peduli Tetangga diharapkan tidak berhenti pada proses pendataan. Lebih jauh, program ini diarahkan untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif, dengan data yang terus diperbarui dan informasi kondisi masyarakat yang dapat diteruskan lebih cepat kepada pemerintah.
Peluncuran tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Andi Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa. (*)
