BARRU, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Barru terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Kali ini, penguatan layanan menyasar calon jemaah haji dan umrah melalui kerja sama dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Pelayanan Haji dan Umrah oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, Muhammad Ridwan, di aula kantor kementerian tersebut, Rabu (11/11/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah kedua institusi untuk memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus mendekatkan akses pelayanan administrasi dan informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kepada masyarakat.
Andi Ina menegaskan, kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif. Lebih dari itu, kerja sama harus menjadi langkah nyata untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan optimal.
“Dengan adanya kerja sama ini, kita ingin memperlihatkan bahwa pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umrah memiliki komitmen yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barru,” tegasnya.
Sebagai bentuk implementasi, Pemerintah Kabupaten Barru memfasilitasi ruang pelayanan Kementerian Haji dan Umrah di Mal Pelayanan Publik (MPP). Layanan tersebut direncanakan beroperasi dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis.
Melalui fasilitas ini, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi dan mengakses layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tanpa harus menghadapi kendala jarak maupun akses pelayanan.
Bupati juga menekankan pentingnya integrasi pelayanan antarlembaga, terutama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurutnya, validitas data kependudukan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelengkapan dokumen dan kelancaran administrasi calon jemaah.
Selain memperkuat pelayanan, Andi Ina turut menyoroti persoalan kuota haji. Ia meminta komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terus dilakukan untuk memperjuangkan penambahan kuota bagi masyarakat Kabupaten Barru, sehingga peluang keberangkatan warga yang masuk daftar tunggu semakin terbuka.
“Saya berharap ada upaya komunikasi yang intensif untuk memperjuangkan penambahan kuota haji bagi masyarakat Barru. Kita ingin semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Ina juga mengenang pengalamannya terpilih sebagai petugas haji pada 2011 ketika masih menjabat anggota DPRD Sulawesi Selatan. Setelah melalui beberapa kali proses, namanya akhirnya terpilih sebagai salah satu petugas haji.
Pengalaman itu, menurutnya, menjadi pengingat bahwa kesempatan menjadi tamu Allah membutuhkan niat, doa, dan ikhtiar.
“Menjadi tamu Allah adalah panggilan. Namun, kita juga harus berusaha dan berikhtiar. Saya yakin niat dan usaha yang baik untuk menjadi tamu Allah akan mendapatkan perhatian dari Allah SWT,” tuturnya.
Tak hanya kuota jemaah, Bupati Barru juga meminta agar jumlah petugas haji daerah asal Barru yang sebelumnya dua orang, kemudian berkurang menjadi satu orang, dapat diperjuangkan kembali menjadi dua orang.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Barru telah mengalokasikan anggaran melalui APBD selama dua tahun berturut-turut untuk membiayai petugas haji daerah. Dukungan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan jemaah asal Barru memperoleh pendampingan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
“Petugas haji kita memiliki tanggung jawab besar karena mereka yang mengurus dan mendampingi masyarakat Barru selama berada di Tanah Suci. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menyiapkan anggarannya melalui APBD,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, Muhammad Ridwan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Bupati Barru, khususnya penyediaan ruang pelayanan di Mal Pelayanan Publik.
Menurut Ridwan, fasilitas tersebut sangat membantu penguatan jangkauan pelayanan kementerian yang relatif baru terbentuk. Ia menjelaskan, Kementerian Haji dan Umrah dibentuk pada 8 September 2025 sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat penyelenggaraan urusan haji dan umrah. Sebelumnya, urusan tersebut berada dalam struktur pelayanan Kementerian Agama.
Ridwan juga mengungkapkan bahwa kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, operasional kantor didukung enam orang pegawai dan lima tenaga outsourcing.
Karena itu, dukungan pemerintah daerah melalui penyediaan fasilitas pelayanan di MPP dinilai strategis untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Bupati yang telah memberikan ruang dan fasilitas di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru. Kami juga memohon arahan dan bimbingan agar kerja sama yang baik ini dapat terus berjalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para calon tamu Allah,” ungkap Ridwan.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barru, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Kominfo-SP, Inspektur, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Kasubag Kantor Kementerian Agama Barru, serta jajaran Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Barru berharap pelayanan haji dan umrah semakin terintegrasi, akses informasi semakin terbuka, dan koordinasi antarlembaga semakin kuat. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan, mulai dari urusan administrasi hingga persiapan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Komentar