BARRU, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat pelayanan publik dengan menghadirkan akses yang lebih mudah dan dekat bagi masyarakat.
Kali ini, peningkatan layanan menyasar calon jemaah haji dan umrah melalui kerja sama dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Pelayanan Haji dan Umrah oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, Muhammad Ridwan, di aula Kantor Kementerian Haji dan Umrah Barru, Rabu (11/11/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah konkret kedua institusi dalam memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus mendekatkan akses pelayanan administrasi dan informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kepada masyarakat.
Bupati Andi Ina menegaskan, kesepakatan tersebut bukan sekadar penandatanganan dokumen, melainkan komitmen bersama untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan optimal.
Menurutnya, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian tersendiri merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan adanya kerja sama ini, kita ingin memperlihatkan bahwa pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umrah memiliki komitmen yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barru,” tegas Andi Ina.
Sebagai bentuk implementasi, Pemkab Barru memfasilitasi ruang pelayanan Kementerian Haji dan Umrah di Mal Pelayanan Publik (MPP) Barru. Layanan tersebut direncanakan beroperasi dua kali sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis.
Dengan kehadiran layanan tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi kesulitan memperoleh informasi maupun mengakses berbagai kebutuhan administrasi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Andi Ina mengingatkan agar kerja sama tersebut tidak berhenti pada aspek administratif. Menurutnya, keberhasilan kesepakatan harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Saya berharap ini tidak hanya menjadi formalitas. Kita harus benar-benar berkolaborasi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Informasi yang dibutuhkan calon jemaah haji dan umrah harus tersampaikan dengan jelas sehingga masyarakat merasa terbantu dan puas dengan pelayanan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data dan koordinasi antarlembaga, khususnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Validitas data kependudukan, kata dia, menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelengkapan dokumen serta kelancaran administrasi calon jemaah.
Selain peningkatan pelayanan, Bupati Barru turut menyoroti pentingnya memperjuangkan penambahan kuota haji bagi masyarakat daerah. Ia meminta agar komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terus diperkuat sehingga peluang keberangkatan masyarakat yang masuk daftar tunggu semakin terbuka.
“Saya berharap ada upaya komunikasi yang intensif untuk memperjuangkan penambahan kuota haji bagi masyarakat Barru. Kita ingin semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Andi Ina juga berbagi pengalaman saat terpilih menjadi petugas haji pada 2011, ketika masih menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan. Setelah melalui beberapa kali proses, namanya akhirnya terpilih sebagai salah satu petugas haji.
Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa kesempatan menjadi tamu Allah membutuhkan niat, doa, dan ikhtiar.
“Menjadi tamu Allah adalah panggilan. Namun, kita juga harus berusaha dan berikhtiar. Saya yakin niat dan usaha yang baik untuk menjadi tamu Allah akan mendapatkan perhatian dari Allah SWT,” tuturnya.
Andi Ina juga meminta agar jumlah petugas haji daerah asal Barru yang sebelumnya dua orang, kemudian berkurang menjadi satu orang, dapat diperjuangkan kembali menjadi dua orang.
Ia menegaskan, Pemkab Barru telah mengalokasikan anggaran melalui APBD selama dua tahun berturut-turut untuk membiayai petugas haji daerah. Dukungan anggaran tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan jemaah asal Barru memperoleh pendampingan dan pelayanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
“Petugas haji kita memiliki tanggung jawab besar karena mereka yang mengurus dan mendampingi masyarakat Barru selama berada di Tanah Suci. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menyiapkan anggarannya melalui APBD,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, Muhammad Ridwan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Bupati Barru, khususnya penyediaan ruang pelayanan di Mal Pelayanan Publik.
Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi dukungan penting bagi penguatan pelayanan kementerian yang relatif baru terbentuk.
Ridwan menjelaskan, Kementerian Haji dan Umrah dibentuk pada 8 September 2025 sebagai bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penyelenggaraan urusan haji dan umrah. Sebelumnya, urusan tersebut berada dalam struktur pelayanan Kementerian Agama.
Ia mengungkapkan, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru saat ini masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Operasional kantor didukung enam orang pegawai dan lima tenaga outsourcing.
Karena itu, dukungan Pemkab Barru melalui penyediaan fasilitas pelayanan di MPP dinilai strategis untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Bupati yang telah memberikan ruang dan fasilitas di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru. Kami juga memohon arahan dan bimbingan agar kerja sama yang baik ini dapat terus berjalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para calon tamu Allah,” ungkap Ridwan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barru, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Kominfo-SP, Inspektur, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Kasubag Kantor Kementerian Agama Barru, serta jajaran Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Barru berharap pelayanan haji dan umrah semakin terintegrasi, akses informasi semakin terbuka, dan koordinasi antarlembaga semakin kuat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kemudahan pelayanan sejak proses administrasi hingga persiapan keberangkatan ke Tanah Suci.
Komentar