JAKARTA, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membawa inovasi transformasi digital Pemerintah Kota Makassar ke panggung nasional melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara+).
Inovasi yang dirancang sebagai Super Apps pelayanan publik tersebut dipaparkan Munafri dalam penjurian Program Innovation in Sustainable Development Management (I-SIM) 2026 di Aula Lantai 4 Graha Surveyor Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan tim penilai, Munafri yang akrab disapa Appi menjelaskan bahwa Lontara+ merupakan platform digital yang mengintegrasikan lebih dari 300 layanan publik dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu aplikasi.
Kehadiran platform ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Makassar membangun sistem pelayanan yang lebih praktis, terintegrasi, dan mudah dijangkau masyarakat.
Menurut Appi, Lontara+ tidak sekadar menjadi aplikasi pelayanan pemerintahan, tetapi juga instrumen penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui platform tersebut, warga dapat menyampaikan berbagai keluhan, melaporkan persoalan lingkungan, hingga mengakses kebutuhan pelayanan publik tanpa harus mendatangi sejumlah kantor pemerintahan.
“Kami membawa satu Super Apps yang dibuat oleh rekan-rekan di Pemerintah Kota Makassar, namanya Lontara+. Seluruh keluh kesah dan persoalan yang ada di tengah masyarakat bisa masuk ke dalam aplikasi ini,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengembangan Lontara+ diarahkan untuk memangkas rantai birokrasi, meminimalkan peluang terjadinya praktik pungutan liar (pungli), serta menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
Dengan sistem terintegrasi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kemudahan akses sekaligus kepastian dalam menyampaikan kebutuhan dan pengaduan kepada pemerintah.
Lebih jauh, Appi menjelaskan bahwa Lontara+ dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan perkotaan, mulai dari pelayanan administrasi, infrastruktur, banjir dan genangan, kemacetan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Dikembangkan sejak 2025, platform tersebut terus diperluas agar berbagai informasi dan layanan pemerintahan dapat diakses masyarakat dalam satu genggaman.
Dari sisi pemanfaatan, Lontara+ mencatat perkembangan yang cukup signifikan. Hingga saat ini, aplikasi tersebut telah memiliki lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi.
Sementara itu, jumlah pengaduan masyarakat yang masuk telah melampaui 20 ribu laporan, dengan 18.819 aduan berhasil diselesaikan atau mencapai tingkat penyelesaian sebesar 91,7 persen.
Bagi Appi, angka tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital harus menghasilkan perubahan nyata dalam pola pelayanan pemerintahan.
Keberhasilan sebuah aplikasi, menurutnya, tidak cukup diukur dari jumlah pengguna maupun fitur yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan pemerintah merespons persoalan masyarakat secara cepat dan memberikan penyelesaian yang terukur.
Pemkot Makassar pun berencana menghadirkan Lontara+ Award sebagai bentuk apresiasi sekaligus dorongan bagi masyarakat dan perangkat daerah yang aktif memanfaatkan serta menindaklanjuti layanan pengaduan.
Dalam forum I-SIM 2026 tersebut, Appi juga berharap inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah dapat menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia.
Ia menilai setiap kabupaten dan kota memiliki keunggulan serta praktik tata kelola pemerintahan yang berpotensi dikembangkan dan direplikasi secara lebih luas.
“Harapan kita, hampir seluruh kota maupun kabupaten di Indonesia memiliki program-program yang layak dijadikan percontohan,” tuturnya. Ia berharap I-SIM menjadi ruang pertukaran gagasan dan inovasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai daerah.
Komentar