BARRU, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Barru bersama DPRD Kabupaten Barru mulai memantapkan arah pembangunan daerah untuk 2027.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Barru, Kamis (12/11/2026) sore.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Barru tersebut dihadiri Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, didampingi Wakil Bupati Abustan A. Bintang.
Kesepakatan ini menjadi tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD 2027 sekaligus penentu arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Ina menegaskan bahwa setiap program yang dirumuskan dalam KUA-PPAS 2027 harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia berharap anggaran yang nantinya ditetapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi warga Barru.
Menurutnya, seluruh program pembangunan harus disusun melalui perencanaan yang matang serta mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, kebijakan anggaran yang dihasilkan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Andi Ina juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Barru atas kontribusi mereka selama proses pembahasan KUA-PPAS.
Terutama melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan representasi aspirasi masyarakat dan menjadi salah satu masukan penting dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.
Ia berharap sinergi eksekutif dan legislatif terus diperkuat, khususnya dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses maupun mekanisme penyerapan aspirasi lainnya.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci agar aspirasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi program prioritas yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam menentukan arah belanja daerah 2027, Bupati menegaskan sejumlah sektor fundamental tetap menjadi perhatian pemerintah.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sektor yang diharapkan memperoleh perhatian serius karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah berkomitmen mendorong pemerataan akses serta peningkatan kualitas pelayanan.
Sementara pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat diharapkan mampu membuka peluang usaha, memperlancar aktivitas warga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati juga menyinggung perkembangan indikator pembangunan, termasuk upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan.
Ia menilai berbagai capaian yang telah diraih merupakan hasil kerja bersama yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kebijakan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Andi Ina menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan serta kerja sama selama proses pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.
Politisi Partaianaat Golkar ini juga berharap kesepakatan tersebut menjadi landasan kuat untuk melanjutkan tahapan penyusunan hingga penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2027.
“Insya Allah, dengan kebersamaan, sinergi, dan komitmen kita semua, program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara maksimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Barru,” harapnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Barru Andi Syarifuddin, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bapperida Kabupaten Barru A. Unru, anggota DPRD, serta para lurah se-Kabupaten Barru.
Kesepakatan ini menjadi penegasan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan legislatif untuk mengawal pembangunan Barru agar semakin berpihak pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar