MAKASSAR, TROTOAR.ID — Sulawesi Selatan mendapat peran strategis dalam penguatan iklim investasi kawasan Indonesia Timur.
Makassar ditetapkan sebagai pusat Desk Investasi Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudiang Sulaiman, bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta para kepala daerah se-Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun virtual.
Pembentukan Desk Investasi ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah, terutama dalam mempermudah pelayanan perizinan, menyelesaikan hambatan investasi, serta mempercepat realisasi penanaman modal.
Gubernur Andi Sudirman menyambut baik kehadiran Desk Investasi di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, keberadaan perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi di daerah akan memangkas kendala koordinasi yang selama ini dihadapi pemerintah daerah maupun pelaku usaha.
“Dengan adanya representatif dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Sulsel, terutama di PTSP, ini memudahkan teman-teman kami untuk berkoordinasi. Termasuk kebutuhan dokumen, akan lebih mudah diurus di daerah masing-masing,” ujar Andi Sudirman.
Ia menjelaskan, Desk Investasi juga akan membantu pemerintah daerah memetakan peluang investasi sekaligus mengidentifikasi berbagai risiko dan hambatan dalam proses perizinan.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan perizinan, termasuk rekomendasi pemerintah provinsi maupun kementerian, diharapkan dapat memperoleh kemudahan koordinasi tanpa harus selalu mengurusnya langsung ke pemerintah pusat.
Andi Sudirman menegaskan, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam, industri, dan konektivitas kawasan.
Potensi tersebut, kata dia, perlu dioptimalkan melalui hilirisasi agar komoditas unggulan daerah tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.
Berdasarkan informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Desk Investasi yang berpusat di Makassar memiliki cakupan wilayah kerja Sulawesi, Kepulauan Maluku, hingga Papua.
Pembentukan desk ini merupakan bagian dari pengembangan enam Desk Investasi regional yang dibentuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di berbagai wilayah Indonesia. Sebelumnya, desk serupa telah hadir di Batam dan Denpasar, kemudian diperluas ke Medan, Semarang, Balikpapan, dan Makassar.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu yang merupakan putra Sulawesi Selatan.
“Terima kasih banyak atas kedatangannya. Pak Wamen adalah putra Sulsel. Kami menunggu untuk membawakan hal terbaik untuk Sulsel,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengatakan pembentukan Desk Investasi bertujuan menyelesaikan berbagai hambatan yang kerap menghambat realisasi investasi di daerah.
Hambatan tersebut antara lain persoalan perizinan, koordinasi antarinstansi, hingga persoalan lahan yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Kita punya misi untuk berkoordinasi dengan teman-teman daerah untuk bisa mempercepat pelaksanaan atau merealisasikan apa-apa yang menjadi kendala-kendala, hambatan-hambatan, sehingga itu bisa segera terimplementasi,” kata Todotua.
Ia menegaskan, iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menarik minat investor, termasuk di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar untuk menarik investasi, mulai dari jumlah penduduk yang besar hingga posisi geografis yang strategis.
“Kalau negara ini bisa menciptakan iklim investasi yang baik dan kepastian berinvestasi yang baik, ya, negara kita ini punya semuanya. Populasi nomor 4 di dunia, posisi letak strategis yang sangat baik,” jelasnya.
Melalui pembentukan Desk Investasi tersebut, pemerintah berharap koordinasi lintas sektor semakin efektif, hambatan investasi dapat ditangani lebih cepat, serta realisasi penanaman modal di Sulawesi, Maluku, dan Papua semakin meningkat.
Kehadiran investasi diharapkan turut membuka lapangan kerja, memperkuat industri pengolahan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur.
Komentar