Trotoar.id, Makassar— Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, menyatakan dukungannya terhadap Program Polisi Peduli Pengangguran yang diinisiasi Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan.
Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri peluncuran Program Polisi Peduli Pengangguran sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polda Sulsel, asosiasi pengusaha, serta Balai Latihan Kerja dan Produktivitas di Aula Mappaoddang Polda Sulsel, Makassar, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sufriadi, program tersebut merupakan langkah positif dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan keterampilan, pemberdayaan, hingga kesempatan memperoleh pekerjaan.
Ia menilai, persoalan pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga aparat kepolisian, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja.
“DPRD Sulsel menyambut baik Program Polisi Peduli Pengangguran ini. Ini adalah langkah nyata untuk membantu masyarakat mendapatkan keterampilan, pekerjaan, dan masa depan yang lebih baik. Kami siap mendukung kolaborasi seperti ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sufriadi.
Ia berharap, sinergi yang dibangun melalui program tersebut tidak berhenti pada seremoni peluncuran dan penandatanganan nota kesepahaman.

Lebih dari itu, kerja sama tersebut diharapkan mampu menghadirkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sekaligus membuka akses penempatan tenaga kerja bagi masyarakat.
Keterlibatan asosiasi pengusaha dinilai penting untuk menjembatani kebutuhan industri dengan keterampilan yang dimiliki para pencari kerja. Sementara lembaga pelatihan diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja.
Melalui Program Polisi Peduli Pengangguran, kolaborasi antara Polda Sulsel, asosiasi pengusaha, dan lembaga pelatihan diharapkan berjalan secara berkelanjutan dan terarah.
Sufriadi berharap, inisiatif tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.



Komentar