MAKASSAR, TROTOAR.ID — Dewan Pimpinan Daerah Perisai Syarikat Islam (Perisai SI) Sulawesi Selatan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas dugaan praktik mafia alat dan mesin pertanian (alsintan) yang mencuat di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
Organisasi tersebut meminta pengusutan tidak hanya menyasar pihak yang diduga memperjualbelikan bantuan pemerintah, tetapi juga menelusuri seluruh rantai distribusi, mulai dari perencanaan, pengusulan kelompok tani penerima, verifikasi, penyaluran hingga pengawasan.
Ketua Umum Perisai SI Sulsel, Nurcholish, menilai dugaan jual beli bantuan alsintan merupakan persoalan serius karena berpotensi merampas hak petani yang seharusnya menerima fasilitas pemerintah secara gratis.
Menurutnya, praktik tersebut tidak boleh dipandang sebatas transaksi alat pertanian, tetapi harus ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya penyimpangan yang melibatkan jaringan lebih luas.
“Ini bukan sekadar persoalan jual beli traktor. Jika bantuan negara yang diperuntukkan bagi petani justru diperjualbelikan oleh oknum tertentu, maka ada hak masyarakat yang dirampas. Kita harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya kegagalan pengawasan dan penyimpangan dalam struktur distribusinya,” tegas Nurcholish.
Desakan Perisai SI Sulsel tersebut muncul setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kemarahannya menyusul temuan dugaan praktik jual beli traktor bantuan pemerintah di Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026), Amran menegaskan bahwa alsintan merupakan bantuan pemerintah yang diberikan secara gratis kepada petani. Ia juga meminta aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti memperjualbelikan bantuan tersebut.
Sebelumnya, aparat telah mengamankan dua unit traktor di Kabupaten Sidrap dan Gowa. Dua orang yang diduga terlibat dalam praktik tersebut juga telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel.
Selain Sidrap dan Gowa, muncul pula laporan dugaan penyimpangan bantuan alsintan di Kabupaten Takalar.
Bagi Perisai SI Sulsel, berbagai temuan dan laporan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap kemungkinan pola penyimpangan yang lebih luas. Bantuan pemerintah, kata Nurcholish, tidak boleh berubah menjadi komoditas transaksi bagi pihak-pihak yang memiliki akses terhadap program pertanian.
Perisai SI Sulsel secara khusus mendesak aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam tata kelola bantuan alsintan, termasuk Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran teknis terkait.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah proses perencanaan, verifikasi penerima, distribusi, dan pengawasan telah berjalan sesuai ketentuan.
Meski demikian, Nurcholish menegaskan pemeriksaan harus dilakukan secara objektif berdasarkan kewenangan, dokumen, serta tanggung jawab masing-masing pejabat, bukan berdasarkan asumsi atau tuduhan sepihak.
Ada empat daerah yang menjadi perhatian Perisai SI untuk ditelusuri lebih lanjut, yakni Sidrap, Gowa, Takalar, dan Maros.
Di Sidrap dan Gowa, penelusuran berkaitan dengan temuan traktor bantuan yang diduga diperjualbelikan. Sementara di Takalar, terdapat laporan dugaan penyimpangan dan permintaan penarikan bantuan untuk diverifikasi.
Adapun Maros menjadi lokasi Menteri Pertanian mengungkap persoalan tersebut sekaligus meminta penindakan terhadap praktik jual beli alsintan.
Perisai SI juga mendorong audit menyeluruh terhadap data kelompok tani penerima, dokumen serah terima, sumber pengadaan, keberadaan fisik alsintan, hingga pemanfaatannya oleh kelompok tani.
Desakan pengusutan tersebut juga dikaitkan dengan penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap dugaan penyimpangan penyaluran alsintan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024–2025.
Dalam perkara tersebut, nilai penyaluran yang menjadi perhatian mencapai Rp243,6 miliar. Kejati Sulsel sebelumnya menyampaikan telah memeriksa 74 orang dari berbagai unsur dalam tahap penyelidikan.
Perisai SI menilai proses tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh agar aparat dapat mengungkap apakah terdapat keterkaitan antara persoalan distribusi bantuan di sejumlah kabupaten dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola alsintan di tingkat provinsi.
Nurcholish menegaskan, pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga menjual atau menawarkan traktor. Aparat perlu menelusuri siapa yang mengusulkan penerima, melakukan verifikasi, menyerahkan bantuan, hingga pihak yang bertanggung jawab mengawasi.
“Jangan hanya berhenti pada orang yang menjual atau menawarkan traktor. Telusuri siapa yang mengusulkan, siapa yang memverifikasi, siapa yang menyerahkan, dan siapa yang bertanggung jawab mengawasi. Jika ditemukan keterlibatan pejabat atau pihak lain, proses sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada perlindungan berdasarkan jabatan maupun hubungan keluarga,” tegasnya.
Nurcholish juga menyoroti dampak dugaan penyimpangan alsintan terhadap kepercayaan publik, termasuk terhadap program modernisasi pertanian yang didorong Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menurutnya, berbagai program bantuan dan penguatan sektor pertanian semestinya memberikan manfaat nyata bagi petani, khususnya di Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu daerah penting dalam pengembangan pertanian nasional.
Karena itu, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, persoalan tersebut harus dibongkar hingga ke akar agar tidak mencederai tujuan kebijakan pemerintah.
Perisai SI Sulsel menegaskan bahwa bantuan alsintan merupakan instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat kesejahteraan petani, dan mendukung ketahanan pangan nasional.
“Petani tidak boleh menjadi korban permainan distribusi bantuan. Negara mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya jaringan kepentingan tertentu. Hak petani harus dikembalikan dan seluruh dugaan penyimpangan harus diusut secara tuntas,” tutup Nurcholish.
Perisai SI berharap pengusutan dugaan mafia alsintan menjadi momentum pembenahan tata kelola bantuan pertanian agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.



Komentar