TROTOAR.ID, — Rencana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) memangkas hak politik mantan narapidana kasus koruspi menjadi calon Legislatif, mendapat dukungan dari wakil Presiden Jusuf Kalla
JK menilai aturan yang diusulkan KPU merupakan langkah tepat dalam memberikan pembelajaran, bahkan orang yang pernah mendapat hukuman karena kasus korupsi, cenderung memiliki perilaku yang kurang baik untuk menjadi seorang wakil rakyat,
“Kalau orang korupsi, kelakuannya kurang bagus kan,” kata JK di Masjid Kemensos Jakarta, Sabtu (26/5) seperti yang di lansir merdeka,com
Baca Juga :
Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menganalogikan saat masuk sekolah saja ada aturan yang mewajibkan untuk menyertai surat keterangan kelakuan baik dari pihak kepolisian. olehnya itu dirinta mendukung rencana KPU melarang eks napi korupsi untuk mencalonkan diri di pemilihan legislatif.
“Zaman dulu kita mau masuk sekolah aja ada surat keterangan kelakuan baik dari polisi. Kalau orang korupsi, kelakuannya kurang bagus kan,” kata JK.
Bahkan dukunagn tersebut tidak saja datang dari Wakil Presiden, akan tetapi dukungan tersebut juga datangd ari wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif yang menganggap aturan tersebut dinilai tepat untuk memberi pelajaran kepada masyarakat.
“eks napi korupsi nggak memberikan pembelajaran yang bagus pada masyarakat secara keseluruhan. Jadi saya pikir apa yang diusulkan KPUS sudah tepat, bahkan mantan napi tidak boleh diberi kesempatan untuk posisi penting dalam pemerintahan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK.
Syarif menambahkan bila diperbolehkannya mantan eks napi koruptor menjadi pejabat publik bakal memberi contoh buruk di masyarakat. Selain itu, diizinkankannya koruptor menjadi wakil rakyat dinilai akan mencoreng citra partai politik.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi mengenai rancangan aturan larangan eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif.
Pram, sapaan akrabnya, mengatakan, sosialisasi nantinya akan mengundang pihak-pihak terkait, dari partai politik hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita mungkin akan adakan suatu forum yang mengundang semua partai-partai di mana KPU, KPK, dan Bawaslu hadir di sana mungkin termasuk Komisi II DPR. Nanti kita sampaikan pengaturan ini,” ujar Pram, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, belum lama ini. (**)
Komentar