TROTOAR.IR, MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Barru akhirnya mengambil kebijakan belum menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk mengakomodir Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lantaran anggaran honor PPPK yang akan di rekrut dianggap sangat membebani Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD)
Meski demikian pemda kabupaten Barru juga masih akan pikir-pikir untuk merekrut PPPK, sambil menu ghu arahan teknis terkait pengajian dari pegawai PPPK yang akan di rekrutnya nnantiny.
Bupati Barru, Suardi Saleh mengungkapkan, jika pemda Kabupaten Barru saat ini, masih akan melakukan kajian temasuk petunjuk teknis penganggaran honor PPPK tersebut, meskipun proses pendaftaran telah di mulai sejak kemarin hingga 16 february mendatang.
“Kami masih akan menunggu petunjuk teknis Pemerintah pusat, terkait kebijakan anggaran untuk membayar honor dari pegawai PPPK tersebut,” ungkap Bupati Barru
Bahkan lanjutnya jika gaji atau honor PPPK nantinya juga akan di alokasikan melalaui APBD katanya hal itu tidak mungkin dapat dilakukan, mengingat alokasi anggaran APBD 2019 telah terbagi.
Sementara itu berdasarkan ini formasi yang dilansir BKN melalui situs resminya perolehan gaji untuk P3K pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN dan untuk P3K di Instansi Daerah dibebankan pada APBD serta dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
MenPAN-RB, Syafruddin sebelumnya menyebutkan, ada 25 pemda yang dinilai sulit melakukan rekrutmen PPPK tahun ini, karena belanja pegawainya sudah di atas 50 persen.
“Sembilan puluh persen pemda siap. Jadi, hanya 25 pemda yang terkendala karena belanja pegawainya lebih dari 50 persen,” jelas Syafruddin.
Komentar