TROTOAR.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menerima Kunjungan Diklatpim III Angkatan l Pemkab Konawe Selatan beserta Diklatpim Tk IV Angkatan l Pemerintah kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Benchmarking Ke Best Practice Diruang pertemuan Sipakalebbi Lantai ll Kantor Walikota Makassar, Senin 29 April 2019.
Rombongan Diklat Pim Pemkab Konawe Selatan dan Pemkot Kendari dipimpin Dr. Ir. I Ketut Puspa Adnyana .MTP yang juga selaku Widyaiswara utama Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Propinsi Sulawesi Tenggara.
Peserta Diklatpim yang berkunjung ke Pemkot Makassar terdiri dari 38 orang Diklatpim lll Pemkab Konawe Selatan dan 37 orang peserta Diklatpim IV Pemkot Kendari.
Baca Juga :
I Ketut Puspa Adnyana mengatakan kunjungan Diklatpim Kota Konawe Selatan dan Pemerintah kabupaten Kendari bertujuan ingin mempelajari dan menganalisis serta mengidentifikasi data informasi locus yang dikunjungi.
“Kita ingin mempelajari dan menganalisis program dan inovasi Pemkot Makassar yang selama ini banyak meraih berbagai penghargaan, apakah ada yang bisa diterapkan dan diaplikasikan didaerah kami,” Katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Muhammad Ansar dalam sambutannya dihadapan para peserta Diklapim mengatakan, bahwa Pemkot Makassar dalam menjalankan roda pemerintahan selalu mengedepankan prinsip transparansi dan Good Goverment.
“Tiga tahun berturut turut Pemerintah kota Makassar dinobatkan sebagai prektek kota penyelenggaraan pemerintahan terbaik tingkat nasional, berdasarkan penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tingkat nasional,” Jelas Ansar dihadapan peserta Diklatpim.
Ansar menambahkan, pada puncaknya Peringatan Hari Otonimi Daerah yang ke XXIII di Kabupaten Banyuwangi Pemkot Makassar berhasil meraih Parasamya Purnakarya Nugraha diterima langsung oleh bapak Walikota Makassar Moh. Ramadhan Danny Pomanto.
Selama berada di Makassar peserta Diklatpim mengunjungi Locus dibeberapa SKPD lingkup Pemkot Makassar diantaranya : Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, BPKAD serta Dinas Perumahan
Komentar