google-site-verification: google2bac01165fc720cc.html
class="post-template-default single single-post postid-31482 single-format-standard wp-custom-logo">

Home / Metro / News / Pemerintahan

Jumat, 26 Juli 2019 - 23:02 WIB

Pengamat Menilai Pengembalian Pejabat Pemkot Makassar Syarat Akan Resiko

TROTOAR.ID,MAKASSAR – Pengembalian Posisi Pejabat lingkup Pemkot Makassar yang sebelumnya dilantik diera Moh Ramdhan Pomanto, dinilai syarat akan resiko.

Aswar Hasan akademisi Universitas Hasanuddin mengatakan bahwa setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. 

Bagaimana tidak, pembatalan pengangkatan pejabat yg diangkat mantan Walikota DP sebagai sebuah kecerobohan birokrasi seharusnya bisa jadi pelajaran para pejabat Ki kepala daerah ke depan.

Ditambah lagi jika ada kabar mencuat soal tunjangan yang telah didapatkan oleh pejabat yang telah dibatalkan, tentu hal ini juga perlu dijelaskan oleh lembaga yang memiliki otoritas.

Misalnya pejabat yang di berhentikan itu diminta untuk mengembalikan tunjangan yang telah diterima sebagai pejabat yang dibatalkan.

Baca Juga  Ketua Fraksi Golkar Sebut Pemkot Makassar Lambat Tangani Virus Corona

“tunjangan itu, apakah dikembalikan ke negara atau dibiarkan saja, kementrian keuangan mesti kaji hal ini, sehingga tidak menjadi opini yang menggelisahkan sekaligus meresahkan pihak terkait,”ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (26/7/2019).

Disamping itu, Anwar berharap penataan kelembagaan dapat kembali dioptimalkan, sehingga peristiwa ini tidak terulang kembali.

“intinya penguatan penataan kelembagaan tanpa dimuati kepentingan politik. peristiwa ini merupakan pelajaran bagi kepala daerah dan kita semua, jangan mau seenaknya saja, “tuturnya.

Walaupun ada hak prerogatif seorang Kepala daerah mestinya didasari dengan mekanisme serta prosedur perundang undangan yang berlaku.

“KASN juga tidak mungkin merekomendasikan kalau memang tidak terjadi pelanggaran di dalamnya, “tuturnya.

Lebih lanjut, kata Aswar, jika pasca putusan tersebut kalau pihak terkait yang dibatalkan posisinya sebagai pejabat merasa dirugikan dan tetap merasa benar bisa saja menggugat ke PTUN. bukannya Danny Pomanto yang ribut di ruang publik karena merasa benar atas keputusannyakeputusannya.

Baca Juga  Mahasiswa Bentrok Dengan Polisi, Iqbal Suhaeb Pantau Fly Over

“kalau DP mau memprotes, maka Pertanyaannya, beliau memakai legal standing apa? Karena beliau sekarang bukan lagi pejabat tapi sudah kembali menjadi rakyat biasa di situlah masalahnya bagi DP sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi secara legal otoritatif atas pembatalan hasil kebijakannya. Ini saya pikir bisa menjadi pelajaran berharga bagi beliau,”jelasnya.

Sebelumnya, Sebanyak 1.073 Pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar dilantik di halaman Lapangan Karebosi Makassar.(Ady) 

Share :

Baca Juga

Metro

Besok Bawaslu Makassar Periksa 15 Camat

Metro

Boyong Bacaleg dan Pincam ke Bali, Partai Berkarya Atur Strategi Tumbangkan Golkar

News

Angka Penularan meningkat, Waketum Golkar, Pemerintah Sulsel Harus Cepat Terapkan PSBB

Metro

24 Warga Sulsel Meninggal di Wamena, NA Bilang Begini

Metro

Baruga Lounge Diapresiasi Positif Pemprov dan Media DI Yogyakarta

Metro

Wagub Harap ASN Penerima Beasiswa Bappenas Berperan Aktif dalam Tata Kelola Pembangunan

Pemerintahan

Gelar Buka Puasa Bersama, Keluarga Besar Rusdi Masse Jamu Ribuan Warga

Metro

JMS Optimis Kantongi Rekomendasi B1 KWK