TROTOAR. ID, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulsel yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 9 Desember 2019.
Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan koordinasi terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan dan pemanfaatan satu data basis terpadu yang dikelola oleh Kementrian Sosial RI melalui Dinas Sosial masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka penajaman ketepatan sasaran penerima manfaat khususnya penduduk miskin.
Wagub Andi Sudirman menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2019 sebesar 767,80 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan sebesar 24,83 ribu jiwa jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2018. JIka dipersentasekan, penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun pedesaan di Sulawesi Selatan pada periode Maret 2018 sebesar 9,0 turun menjadi 8,69 per Maret 2019.
Baca Juga :
Andi Sudirman mengatakan, melalui Dinas Sosial masing-masing daerah, Pemprov Sulsel berupaya menghadirkan data valid dan akurat terkait jumlah penduduk pra-sejahtera di Sulsel dengan menyisir setiap wilayah di 24 Kabupate/Kota Sulawesi Selatan.
“Jadi kita harus memverifikasi validasi data (penduduk miskin) terlebih dahulu, dan kita juga meminta agar disisir sampai ke desa untuk memperbaiki datanya kembali. Jika dulunya penerima manfaat, sekarang sudah lepas otomatis berubah datanya, ini yang kita mau,” ucap Andi Sudirman.
Untuk itu, Andi Sudirman Sulaiman meminta setiap komponen pemerintahan Kabupaten/Kota untuk terlibat aktif dalam verifikasi data penduduk yang masuk dalam kategori pra-sejatera.
“Kami berharap agar ada pendekatan dari kepala daerah, Kadisnya untuk turun ke bawah untuk pendampingan mengenai data tersebut minimal random chek,” ungkapnya.
Rapat ini dihadiri oleh 13 Wakil Bupati daerah di Sulsel di antaranya, Wakil Bupati Toraja Utara, Wakil Bupati Pinrang, Wakil Bupati Enrekang, Wakil Bupati Palopo, Wakil Bupati Sinjai, Wakil Bupati Bulukumba, Wakil Bupati Pangkep, Wakil bupati Jeneponto, Wakil Bupati Wajo, Wakil Bupati Luwu dan Wakil Wali Kota Parepare.(*)
Komentar