TROTOAR. ID, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar rencananya akan memanggil tim TPAD pada hari Selasa 2 Juni 2020 mendatang.
Pasalnya dewan menilai ada yang janggal dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan Pemkot Makassar khususnya Dinas Sosial tentang relokasi dana bantuan covid-19.
Wakil DPRD Kota Makassar, Nurhaldin Halid mempertanyakan tentang dana di SKPD yang dialokasikan ke Covid. Sebab pemindahan dana tersebut tanpa sepengetahuan dewan.
Padahal, anggaran dari sekertariatan dana reses dan sosper anggota dewan itu juga sudah dialokasikan ke Covid ini.
“Kita akan jadwalkan dihari selasa nanti kita memanggil tim TPAD untuk membahas kenapa seenak-enaknya saja langsung memindahkan dana-dana dari SKPD, tanpa sepengetahuan dari DPRD sendiri,”ujar Nurhaldin, Jumat (30/5/2020).
Menurutnya hal ini sangat urgen, karena hampir sekitar 50 anggota dewan ini merasa di kebiri tentang masalah hak bugeting.
“Salah satu tupoksi dewan ini adalah bugeting juga, bagaimana caranya bugeting ini kita kontrol habis itu kita pengawasan ke bawah. Karena banyak dari teman-teman kita juga khsusnya saya pribadi itu menganggap yang dialokasikan ini tidak masuk akal,”ungkap Politisi Golkar ini.
Ditambah lagi, Nurhaldin mengungkapkan ketidak jelasan pemkot Makassar khususnya Dinas Sosial tentang pengelolaan dana bantuan sosial.
“Sebelumnya mungkin sudah 14 kali sampai sekarang ini tidak ada penjelasan secara detile, anggaran yang dimasukan di covid ini kemana semua nggak pernah kita liat,”cetusnya.
Mirisnya lagi, kata Nurhaldin, Dinas Sosial hanya memikirkan tentang bagi-bagi sembako saja, padahal dijalanan masih banyak anak jalanan yang mungkin perlu diperhatikan.
“Salah satu tugas dinas sosial itu adalah memperhatikan mereka, tidak apa fokus sama dampak covid, tapi yang penting juga kita harus liat dampak sama anak jalanan dan orang miskin,”tambahnya.
Disamping itu, Nurhaldin mengungkapkan bahwa jangan menganak tirikan DPR, karena dalam hal ini tupoksinya sama, akan tetapi dirinya tetap mengharapkan pada pertemuan nantinya, semuanya mesti jelas dan transparan.
“Janganlah menganak tirikan DPR, kita harapkan dihari selasa nanti semuanya transparansi semua bisa jelas, sebelum kita masuk dibulan 7 tentang anggaran perubahan, itu kita mau fokus,”harapnya.
Dinsos Makassar diketahui mendapat anggaran Rp52 miliar yang alokasinya dibagi dua tahap, Rp42 milliar lebih tahap pertama dan Rp9 miliar lebih tahap kedua.
Sebagian anggaran itu telah digunakan untuk pengadaan 60 ribu paket sembako dengan nilai anggaran Rp24 miliar lebih.
“Dan ini kita harus periksa juga, ada beberapa anggota dewan mempertanyakan katanya kemarin anggarannya 600rb per paket ujung ujungnya dilapangan 400rb. Kita mau liat sisanya ini lari kemana,”tutupnya.
Komentar