TROTOAR. ID, MAKASSAR — Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Irwandi Natsir menyebutkan dinas PUTR merupakan Salah satu OPD yang selama ini memiliki banyak persoalan dalam menjalankan sejumlah program.
Hal itu disampaikan Irwandi Natsir saat DPRD Menggelar RDP bersama dengan dinas PUTR dan Pemerintah Kabupaten Bone beserta dengan warga dusun Lalengrie Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone
“PUTR ini merupakan salah satu OPD yang memiliki sejumlah masalah dalam menjalankan program pembangunan di Sulsel,” Kata Irwandi
Baca Juga :
Salah satu persoalan yang diungkapkan Irwandi yakni adanya pindahan lokasi pembangunan Irigasi oleh Dinas PUTR secara sepihak, tanpa melakukan koordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah kabupaten Bone
Irwandi menambahkan Proyek pembangunan Irigasi (Bendungan) yang dianggarkan sebesar Rp22.4 miliar, melalui APBD pokok 2020
“Dalam pembahasan Banggar, dijelaskan titik lokasi proyek berada di desa Lalengrie bukan di Duapoccoe,” Kata Irwandi
Pemindahan lokasi proyek pembangunan Bendungan (Irigasi) dikatakan bisa berdampak timbulnya kerugian negara, sehingga dirinya meminta agar kiranya Gubernur bertindak dengan cepat.
“Kalau ini dibiarkan maka akan berdampak pada kerugian negara, sebab berdasarkan peletapan banggar, lokasi proyek tidak dipindahkan, ” Tegasnya
Sementara itu Sekda Kabupaten Bone Andi Islamuddin yang hadir dalam RDP menyebutkan pemindahan lokasi pembangunan. Irigasi membuat warga langreria kecewa, sebab warga telah mengibahkan lahan mereka untuk pembangunan proyek tersebut tanpa adanya ganti rugi
“Tolonglah kami di daerah dihargai, jangan di wilayah administrasi kami, dan kami tidak minta apa-apa kami cuma minta dihargai, ” Kata Islamuddin
Sementara Selle KS Dalle anggota Fraksi Demokrat dengan tegas menyatakan pemindahan lokasi proyek pembangunan Bendungan oleh Dinas PUPR jelas mencederai hati rakyat yang rela menggibahkan lahannya untuk kepentingan orang banyak.
Tapih toh dengan enteng dinas PUPR juga memindahkan lokasi pembangunannya tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah setempat, dengan dalil secara teknis
“Banyak proyek strategis nasional mandek karena pembebasan lahan, dan ini warga menyerahkan lahan yang secara cuma-cuma tapi pemerintah tidak bisa menghargai niat baik warga, ” Ungkapnya (***)
Komentar