TROTOAR.ID – penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama 11-25 Januari 2021 ini disebut tak efektif menekan laju penularan kasus Covid-19.
Hal diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas pendisiplinan melawan Covid-19 di Istana Bogor pada 29 Januari kemarin menyebut, kebijakan PPKM ini tak berdampak pada penurunan mobilitas dan kegiatan masyarakat.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada,” ujar Jokowi berdasarkan rekaman rapat yang diunggah pihak Istana, Ahad (31/1).
Laju penambahan kasus Covid-19 di sejumlah provinsi di Jawa dan Bali yang menerapkan kebijakan PPKM inipun tercatat masih tetap naik. Karena itu, Jokowi meminta agar pemerintah turut menggandeng pakar epidemiolog dalam memutuskan kebijakan menekan penularan pandemi .
“Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog sehingga di dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif,” tambahnya.
Jokowi mengatakan, esensi dari kebijakan PPKM ini yakni membatasi mobilitas dan kegiatan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan PPKM di lapangan dinilainya tak tegas dan tak konsisten. Hal ini pun membuat disiplin protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat di daerah yang menerapkan PPKM menjadi longgar.
“Ini hanya masalah implementasi sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan,” kata dia.
Kendati demikian, Jokowi juga meminta jajarannya agar menemukan cara-cara yang lebih sederhana dalam menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia. Diharapkan melalui cara-cara yang lebih sederhana ini masyarakat mampu memahami pentingnya penerapakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).
“Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apasih yang namanya 3M,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar pemerintah menyiapkan masker yang sesuai dengan standar kesehatan dan diberikan kepada masyarakat yang diketahui masih enggan menggunakan. (*)
Komentar