Disebut Ada ‘Kebocoran’ Retribusi Sampah, DPRD Akan Revisi Perda untuk Cabut Kewenangan Camat

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Sabtu, 20 Februari 2021 03:31

Sebuah foto tumpukan sampah | Foto: Google/istimewa
Sebuah foto tumpukan sampah | Foto: Google/istimewa

TROTOAR.id – Komisi B DPRD Kota Makassar Hasanuddin Leo merespon terkait dugaan penyelewengan retribusi sampah di Kota Makassar.

Laporan terkait kasus tersebut juga telah diterima oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Makassar, sekitar bulan November 2020 lalu.

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa kasus tersebut harus disikapi oleh penegak hukum jika dinilai ada penyimpangan dalam prakteknya.

“Itu ranahnya pihak yudikatif untuk menyikapi kalau memang dianggap ada penyimpangan,” kata dia kepada jurnalis trotoar.id, Jumat (19/2/2020).

Hasanuddin Leo mencoba menarik ke dalam peraturan yang berkaitan. Menurutnya, tarif retribusi sampah selama ini diterapkan berdasar pada Peraturan Wali Kota (Perwali) 56/2015 tentang peninjauan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, di mana tarif terendah sebesar Rp16.000/m3. 

Akan tetapi sistem pemungutan retribusi tersebut yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan, kata dia, cenderung tidak efektif pada prakteknya.

“Pemungutan [retribusi] yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan/kelurahan belum efektif sehingga kami akan menginisiasi revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 11/2011,” terangnya.

Rencana revisi Perda Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan, akan mengembalikan kewenangan penagihan retribusi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait lainnya 

“[Tujuan revisi] untuk mengembalikan penagihan ke Dinas Lingkungan Hidup dan yang terkait dengan tarif itu sendiri,” jelasnya.

Akan tetapi kecamatan dan keluarahan hanya bertugas mengangkut sampah di wilayahnya masing-masing serta memberikan database by nama by addres sebagai data potensi retribusi.

Ia menerangkan, bila berdasar pada Perda No. 11/2011 tersebut malah pemungutan retribusi terendahnya hingga Rp3.000/bulan.

“[pungutannya] malah masih ada nilai terendah masih Rp3.000/bulan,” tuturnya.

Menurut Hasanuddin Leo, pihak pemerintah kecamatan/kelurahan terkadang ‘ragu’ melakukan pemungutan retribusi karena Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, meminta harus berdasarkan Perda.

“Kalau dikatakan ada ‘kebocoran’ [pada pemungutan retribusi] itu sebagai akibat dari keraguan tadi,” pungkasnya. 

Dewan yang akrab disapa Leo itu berharap agar revisi perda ini dapat secepatnya rampung. Pihaknya menargetkan, paling lambat Mei 2021 mendatang.

Penulis : Ady/Lt

 Komentar

Berita Terbaru
Hadiri Musda Golkar Torut, Taufan Pawe Kenakan ‘Passapu’ Adat Toraja
Daerah27 Februari 2021 11:18
Hadiri Musda Golkar Torut, Taufan Pawe Kenakan ‘Passapu’ Adat Toraja
TROTOAR.id—Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Taufan Pawe, tampak mengenakan salah satu pakaian adat Toraja, yakni Passapu...
Lakukan OTT, KPK Amankan Kepala Daerah di Sulsel
News27 Februari 2021 09:52
Lakukan OTT, KPK Amankan Kepala Daerah di Sulsel
TROTOR.ID, MAKASSAR -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebutkan tim penindakan kembali melakukan penangkapan terhadap sala...
Ini Nama-nama yang Ditangkap KPK di Sulsel
Metro27 Februari 2021 09:31
Ini Nama-nama yang Ditangkap KPK di Sulsel
TROTOAR.id—Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Sabtu (27/2/2021) tepatnya pukul 01.00...
KPK Tangkap Tangan Gubernur Sulsel Dalam Kasus Dugaan Korupsi
Metro27 Februari 2021 09:15
KPK Tangkap Tangan Gubernur Sulsel Dalam Kasus Dugaan Korupsi
TROTOAR.id—Komisi Pemberantasan Korupsi atu KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (26/2/2021) malam.  Saat OTT, Tim KPK menangk...