TROTOAR, MAKASSAR – Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Wahyu Priyono menyoroti angka kemiskinan yang membengkak di Sulsel.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel.
Ia mengungkapkan persentase penduduk miskin Sulsel pada September 2020 tercatat 800.240 orang atau bertambah 23.410 orang atau meningkat 0,27. Sementara pada Maret 2020 hanya 776.830 orang. Artinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Lonjakan ini terjadi pada tahun 2020 lalu di mana Gubernur Sulsel (Nonaktif) Nurdin Abdullah masih aktif bekerja, sebelum ditangkap oleh KPK.
Menurutnya Wahyu, ini perlu diatasi melalui penganggaran yang kongkrit sehingga dapat menyentuh lapisan masyarakat paling bawah di Sulsel. Serta dilakukan dengan melalui persetujuan semua pihak, utamanya DPRD.
Apalagi Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat meraih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dikarenakan alasannya anggaran transfer daerah yang dilakukan tanpa koordinasi DPRD. Sehingga Sulsel untuk anggaran tahun 2020 hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Kelebihan anggaran Transfer Daerah tanpa sepengetahuan DPRD menjadi faktor hingga Sulsel tidak meraih WTP, ” Ucap Wahyu Priyono.
Di samping itu, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berkomitmen akan melakukan perbaikan sistem tanpa menyalahkan siapapun di jajaran pemprov Sulsel. (Alam)
Komentar