SIDRAP, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tancap gas memperjuangkan pemulihan infrastruktur vital pascabencana.
Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, mengusulkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp15,4 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.
Usulan tersebut disampaikan langsung dalam rapat koordinasi pra-verifikasi yang digelar secara daring dari ruang kerja Bupati di Kompleks SKPD Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Senin (25/5/2026).
Fokus utama pengajuan anggaran ini adalah pembangunan kembali Jembatan Botto di Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa.
Jembatan sepanjang 80 meter itu sebelumnya ambruk diterjang banjir bandang pada 3 Mei 2024 dan hingga kini masih menyisakan dampak serius terhadap aksesibilitas warga.
Bupati Syaharuddin menegaskan, Jembatan Botto bukan sekadar penghubung antarwilayah, melainkan jalur strategis yang menopang distribusi komoditas pangan.
Jembatan tersebut menghubungkan Kecamatan Pitu Riawa dan Pitu Riase dua kawasan yang dikenal sebagai sentra produksi padi dan jagung di Sidrap, sekaligus bagian dari penopang lumbung pangan nasional.
“Wilayah ini memiliki kontribusi besar terhadap produksi pangan. Konektivitas transportasi sangat menentukan kelancaran distribusi hasil pertanian,” ujarnya.
Saat ini, aktivitas warga dan distribusi hasil bumi hanya mengandalkan jembatan darurat hasil kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Namun, kapasitasnya terbatas dengan tonase maksimal sekitar 4 ton, sehingga belum mampu menunjang mobilitas angkutan hasil pertanian secara optimal.
Karena itu, kebutuhan anggaran rekonstruksi permanen yang mencapai Rp15.454.800.000 dinilai mendesak untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Erwin, menekankan pentingnya kelengkapan dan akurasi data dalam proses pengusulan hibah.
Ia menjelaskan, saat ini BNPB mendorong pendekatan yang lebih terukur dan preventif dalam penanganan bencana, termasuk dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Setiap usulan harus disertai data faktual di lapangan, terutama yang menunjukkan dampak kerusakan terhadap pelayanan publik,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Syaharuddin menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh tahapan yang dipersyaratkan.
Pemkab Sidrap, kata dia, akan segera menyempurnakan dokumen teknis, melengkapi data pendukung, serta siap menerima tim verifikasi lapangan dari pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati turut didampingi jajaran kepala OPD, tim teknis, serta BPBD Kabupaten Sidrap.
Hadir pula perwakilan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan rekonstruksi infrastruktur di daerah.
Komentar