TROTOAR.ID, JAKARTA – Pemerintah pusat telah menyusun rencana dengan membuka jalur vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong, yang termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Kebijakan ini pun menuai respons hingga menemui perbincangan kontroversi di publik, sehingga Presiden Joko Widodo membatalkan vaksin berbayar atau vaksin Gotong Royong yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa keputusan itu diambil setelah Jokowi mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat.
“Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan,” kata Pramono dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).
Pramono mengatakan terkait dengan vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan, di mana perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya.
“Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu vaksin Gotong Royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah,” kata Pramono.
Ditanggapi oleh Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, inilah suatu perubahan yang diakibatkan dari suara rakyat. Artinya pemerintah mendengar suara-suara dari bawah.
“Alhamdulillah suara rakyat didengarkan. Vaksin Berbayar memang harus dibatalkan, tak etis n inkonsisten. Saran sy, P @jokowi segera ambil alih kendali komando penanganan Covid-19 langsung dibawah Presiden,” kata politisi Fadli Zon, Sabtu 17 Juli 2021. (Alam)
Komentar