Trotoar.id, Makassar — Keinginan menteri keuangan untuk melakukan konversi NPWP ke KTP mendapat respon dari wakil ketua MPR Ahmad Muzani.
Sekjen Partai Gerindra ini menilai jika konversi atau pengalihan NPWP kepada KOTA berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebuah terobosan yang dilakukan pemerintah mengawasi rakyatnya
“Cikal bakal lahirnya e-KTP adalah untuk menjadikan satu basis data, dimana melalui KTP elektronik semua bisa diakses, dan juga mempermudah masyarakat dalam melakukan kebutuhan administrasi pemerintahan, ” Kata dia
Baca Juga :
Bahkan melalui sistem satu informasi NIK maka semua urusan dapat dilakukan cuma dengan mengacu pada NIK, termasuk mampu mengacak wajib pajak kepemilikan properti, kepemilikan mobil dan lain sebagainya
Sehingga dikatakan, jika hal itu harus dibicarakan dengan baik dengan menteri dalam negeri khususnya dirjen kependudukan, agar semua dapat v terkoneksi dengan baik
“Saya rasa tidak ada problem dan itu dapat mempersingkat urusan masyarakat pada pelayanan publik, ” Jelasnya
Sehingga seluruh masyarakat yang memiliki NIK nantinya akan menjadi wajib pajak, namun tidak semua warga nantinya akan diwajibkan terkena pajak.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 83/2021 yang mensyaratkan semua layanan publik berbasis NIK.
Komentar