Trotoar.id, Makassar — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Makassar kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang menyerah Nurdin Abdullah gubernur Sulsel yang telah diberhentikan sementara
Sidang dengan agenda mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gelar di ruang sidang Harifin Tumpa, senin 15 November 2021.
Dalam tuntutannya JPU KPK menuntut terdakwa Nurdin Abdullah dengan hukuman Enam tahun Penjara dan denda sebesar Rp 500 Juta.
JPU beranggapan jika Nurdin Abdullah terbukti menerima uang dari pengusaha Agung Sucipto untuk membiayai operasional kampanye politik yang nilainya sebesar 150 ribu dollar singapura
“Terbukti dengan sah Nurdin Abdullah Menerima Uang dari Pengusaha Agung Sucipto sebesar 150 Ribu dollar Singapura untuk kegiatan politik salah satu calon kepala daerah di Sulsel,” Kata JPU KPK Andri Lesmana Dalam membacakan Tuntutan didepan majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar
JPU juga menyebut jika Agung Sucipto pernah menemui Nurdin Abdullah di Rumah jabatan dan meminta aga agar perusahaan miliknya diperhatikan, hingga terdakwa berulang kali. Memanggilnya Mantan Kepala Biro Pengadaan barang dan jasa Sari Pudji Astuti untuk memenangkan sejumlah kontraktor termasuk perusahaan Agung Sucipto
Hingga sejak sidang Kasus dugaan Suap dan gratifikasi dimulai, sejumlah fakta hukum terkuat dalam sidang termasuk fakta hukum yang menyebutkan Nurdin Abdullah menerima uang dari pengusaha terpidana Agung Sucipto
“Berdasarkan fakta persidangan, Nurdin Abdullah secara meyakinkan dan sah melanggar kewajibannya sebagai kepala daerah. Dia terbukti menerima hadiah dan janji dari sejumlah pengusaha, ” Kata JPU KPK
Dalam kasus Nurdin Abdullah, JPU menuntut Nurdin Abdullah dengan pasal berlapis karena menerima suap dari sejumlah pihak swasta dalam hal ini kontraktor, dan mantan Bupati Bantaeng tersebut juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah kontraktor seperti Haji Momo sebesar 200 ribu dolar Singapura. Beberapa nama pengusaha lain kemudian terkuak di pengadilan seperti nama Ferry Tanriady.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode tersebut juga dijerat pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Kemudian Pasal 12 B, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Sementara itu Kuasa Hukum Nurdin Abdullah dikutip suara.com, Arman Hanis berharap tuntutan JPU KPK yang dibacakan sesuai dengan fakta selama sidang pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya.
“Tuntutan itu adalah apa yang dilakukan oleh JPU KPK, kesimpulan itu diambil oleh KPK. Itu hanya tuntutan, belum putusan dari majelis hakim,” katanya.
Komentar