Makassar—Pelecehan seksual dalam Program Pertukaran Mahasiswa (PPM) Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Negeri Makassar (UNM) menjadi perbincangan publik.
Hal ini ditanggapi oleh Kuasa Hukum Korban dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH), Rezky Pratiwi.
Ia menceritakan bahwa penempatan hidden camera dan pengambilan gambar secara diam-diam oleh petugas keamanan di Lingkungan UNM terhadap mahasiswa pada PPM Kampus Merdeka mencuat setelah salah satu korban mendapati hal tersebut pada 9 Desember 2021.
Baca Juga :
Saat itu, kata Rezky Pratiwi, korban berniat untuk mandi di kamar mandi luar di belakang Hotel La Macca yang berada di dekat gedung penginapan mahasiswa PPM.
Gedung penginapan tersebut menjadi akomodasi dari 82 mahasiswa PPM sejak November 2021 lalu.
“Banyak dari mahasiswa PPM yang kerap menggunakan kamar mandi luar dikarenakan kamar mandi pada gedung penginapan yang disediakan untuk mahasiswa tidak layak pakai,” kata Rezky, Sabtu (11/12).
Di kamar mandi luar tersebut korban melihat di ventilasi ada tangan seseorang yang memegang kamera tengah merekam dirinya.
“Korban spontan berteriak segera memakai pakaian kembali dan lari keluar kamar mandi,” tuturnya.
Setelahnya, korban bersama mahasiswa PPM lainnya membuat laporan polisi di Polrestabes Makassar.
“Belakangan diketahui ada sekitar 40 foto dan video yang diambil secara diam-diam dari satu barang bukti ponsel yang
telah diperoleh polisi,” ujarnya.
Rezky menjelaskan, kasus ini semakin menunjukkan krisis ruang aman di perguruan tinggi yang menjadi hambatan mahasiswa menempuh pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
“Sekaligus menunjukkan urgensi implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS),” ungkapnya.
LBH Makassar mendesak sejumlah pihak, sebagai berikut:
1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk memastikan pendampingan, pelindungan, dan pemulihan korban, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program PPM Kampus Merdeka dengan memastikan seluruh fasilitas bagi mahasiswa dalam program tersebut memperhatikan kerentanan perempuan untuk mencegah keberulangan.
2. Pimpinan Universitas Negeri Makassar untuk menjamin pelindungan para korban dan saksi khususnya meliputi: jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan dengan aman dan optimal, serta pelindungan atas kerahasiaan identitas sebagaimana langkah pelindungan dalam Permen PPKS.
3. Pimpinan Universitas Negeri Makassar untuk memastikan pendampingan dan pemulihan para korban dan/atau saksi dengan memperhatikan kondisi dan persetujuan yang bersangkutan, serta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait sebagaimana langkah pendampingan dan pemulihan dalam Permen PPKS.
4. Penyidik Polrestabes Makassar untuk melakukan pengembangan dari keterangan korban dan saksi terkait kemungkinan adanya pelaku dan barang bukti lain, serta memastikan keamanan barang bukti foto/video pribadi korban sebelumnya dari kemungkinan pelaku telah mendistribusikan melalui sistem elektronik.
5. Kami mengajak semua pihak untuk mewujudkan implementasi Permen PPKS sebagai upaya melindungi hak-hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan demi terwujudnya pendidikan tinggi yang bebas dari kekerasan seksual.
Komentar