MAKASSAR, Trotoar id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat fondasi pembangunan berbasis data dengan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam optimalisasi pemanfaatan data geospasial.
Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi, terintegrasi, dan berkelanjutan di tengah tantangan pembangunan wilayah yang semakin kompleks.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Pemprov Sulsel bersama Pusat Infrastruktur Data Spasial ITB (PIDS-ITB) menggelar Workshop Geospasial selama dua hari.
Baca Juga :
Kegiatan tersebut berlangsung pada 8–9 April 2026 di Ruang Rapat Mamminasata, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Workshop bertajuk Transforming Spatial Data into Smarter Development Decisions ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, akademisi, hingga praktisi teknologi.
Forum ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah konsolidasi untuk memperkuat ekosistem data geospasial di Sulawesi Selatan.
Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin, menilai kolaborasi ini sebagai momentum penting dalam mendorong peningkatan kapasitas aparatur.
“Workshop ini menjadi sarana berbagi pengetahuan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan data geospasial memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan Infrastruktur Informasi Geospasial.
Menurutnya, dukungan penuh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjadi faktor penting dalam percepatan integrasi data tersebut di tingkat daerah.
Pendekatan berbasis data dinilai mampu meningkatkan kualitas perencanaan sekaligus memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik.
Selain itu, forum ini juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi teknis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Irawan menjelaskan, teknologi geospasial, termasuk Geo-AI, memiliki relevansi tinggi dalam berbagai sektor strategis.
Mulai dari sektor pertanian, penataan ruang, pengelolaan lingkungan, hingga mitigasi bencana dan pengembangan kota cerdas.
“Pendekatan geospasial memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap penggunaan lahan dan risiko bencana,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan seperti banjir, perubahan tutupan lahan, hingga berkurangnya daerah resapan air menuntut penggunaan data yang akurat dan terintegrasi.
Dengan dukungan data geospasial, kebijakan penanganan wilayah rawan bencana dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala PIDS-ITB, Dr. Budhy Soeksmantono, menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah.
“Interaksi dan kolaborasi menjadi kunci untuk membantu pemerintah dalam mengelola wilayahnya secara efektif,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi prinsip pengelolaan data geospasial yang efisien, yakni data dikumpulkan sekali dan dimanfaatkan berkali-kali.
Saat ini, data geospasial skala 1:5.000 telah tersedia di wilayah Sulawesi dan menjadi fondasi penting dalam berbagai kebijakan pembangunan.
Budhy menyebut optimalisasi pemanfaatan data geospasial sangat bergantung pada empat komponen utama.
Keempatnya meliputi kualitas data, kesiapan platform, sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang kuat.
“Tanpa empat komponen tersebut, pemanfaatan data tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, data geospasial memiliki peran luas, mulai dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hingga sektor pertambangan dan perkotaan.
Bahkan, data tersebut disebut sebagai “lapisan tak terlihat” yang memiliki kontribusi besar dalam pengambilan keputusan.
Dari perspektif global, GM Regional Center SuperMap GIS, Evelyn Sun, menyoroti pentingnya integrasi teknologi berbasis big data dan visualisasi 3D.
Menurutnya, teknologi ini mampu meningkatkan efektivitas manajemen bencana dan perencanaan kota.
“Peserta mendapatkan banyak pembelajaran, termasuk praktik terbaik dari China, Malaysia, dan Jepang,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemahaman lokal pemerintah daerah dan teknologi modern menjadi kunci penyelesaian masalah.
Pemprov Sulsel juga terus mendorong integrasi program nasional Satu Peta Indonesia sebagai fondasi perencanaan pembangunan.
Langkah ini sejalan dengan upaya Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam menyediakan data spasial resolusi tinggi di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi lintas sektor.
Tujuannya tidak lain untuk menghadirkan pembangunan yang lebih cerdas, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Workshop ini ditutup oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Ishak Amin Rusly, sekaligus menandai awal penguatan ekosistem geospasial di Sulawesi Selatan.
Ke depan, pemanfaatan data geospasial diharapkan menjadi tulang punggung dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Komentar