Makassar, trotoar.id – Pasca Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menetapkan Ni’matullah kembali menahkodai Demokrat Sulsel (30/03/2022).
Politisi senior Partai Demokrat Andi Irwan Patawari atau akrab disapa AIP turut memberi bereaksi terhadap kebijakan yang diambil oleh Demokrat.
“Saya secara pribadi mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Ulla (sapaan Ni’matullah), saya menghormati putusan yang diambil oleh Demokrat karena aturannya memang memberikan kewenangan kepada tim 3 yang terdiri dari Ketum, Sekjend, dan OKK untuk menetapkan, akan tetapi kami tidak menyangka jika keterwakikan suara 16 DPC (Dewan Perwakilan Cabang) dan ditolaknya LPJ Pak Ulla oleh mayoritas DPC tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Baca Juga :
AIP menyebutkan bahwa tertolaknya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) seseorang tidak etis dicalonkan dan mencalonkan diri dan demokrasi yang sehat adalah mewakili suara orang yang terpimpin (suara terbanyak)
“Dalam banyak proses pemilihan, seseorang yang tertolak LPJ secara etika tidak layak dicalonkan ataupun mencalonkan diri, tetapi di Musda (musyawarah daerah) Demokrat Sulawesi Selatan berbeda, jika gagal memimpin tetap diperbolehkan mencalonkan dan dicalonkan kembali,” bebernya.
Musda Partai Demokrat yang berlangsung di Hotel Fourpoint By Sheraton Rabu (22/12/2021) Sejatinya IAS meraih 16 suara dalam Musyawarah Daerah Demokrat Sulsel, unggul atas Ni’matullah yang meraih 9 suara.
“Musda kemarin, 16 DPC merupakan suara keterwakilan kader di tiap-tiap wilayah, itu adalah keinginan dan harapan mayoritas kader,” tuturnya.
Mantan Sekretaris Partai Demokrat Sulsel tersebut menilai Demokrat bukan lagi partai yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi.
“Substansi masalah bagi saya adalah hasil keputusan diambil oleh pemimpin partai yang berada pada garda terdepan menegakkan demokrasi, jangan hanya slogan saja “Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat” Suara DPC itu suara kader ibarat rakyatnya Partai, jika pemimpin dalam skala kepartaian saja tidak konsisten bagaimana jika diberi amanah memimpin negara? Jangan sampai ada Pilkada/Pilkades (Pemilihan kepala daerah/Pemilihan Kepala Desa) ditetapkan oleh istana, kan bisa kacau demokrasi kita,” ungkapnya.
20 tahun bagi AIP bukan waktu yang sedikit, ia telah menjadi bagian Demokrat selama itu, menurutnya, pola kebijakan partai yang seperti itu tidak sehat. Apalagi jika kader punya kepentingan membangun partai namun tak didengar.
“Menurut saya ini keputusan paling keliru yang pernah diambil oleh Partai ini, DPP yang telah melanggar prinsip demokrasi, ini bukan persoalan figur tapi ada pada proses penetapan, ini sangat mengabaikan aspirasi dari bawah, dan ini seharusnya dijelaskan oleh DPP ke kader yang sdh siap memanaskan mesin partai apa menjadi dasar keputusan ini diambil, apalagi publik juga sudah tahu kalau Pak IAS memperoleh dukungan suara mayoritas, karena bisa menjadi preseden buruk untuk Partai Demokrat kedepan khususnya di Sulawesi Selatan” tegasnya.
“Sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada masyarakat yang telah bersama, mendukung dan memberikan apresiasinya terhadap tegaknya demokrasi di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim hari ini 30 maret 2022 saya mengundurkan diri dari Partai Demokrat,” tutupnya.
Keputusan untuk melepas almamater Demokrat karena tak lagi sepaham dengan prinsip yang selama ini dibangun oleh partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Komentar