Trotoar.id, Makassar — Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nurdin Halid angkat bicara soal wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
Dia mengatakan jika tidak ada dasar yang mengharuskan Munaslub digelar, dan munaslub bukan mudah dan serampangan gelar.
Didalam anggaran, dasar/anggaran rumah tangga dengan jelas mengatur syarat musdalub bisa digelar.
“Saya kira untuk melakukan munaslub itu hal tidak mudah, harus merujuk konstitusi partai,” kata NH saat dihubungi Rabu (11/5/2022).
Politisi senior partai Golkar menggambarkan munaslub baru akan dapat di gelar apabila ketua umum berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, dan itu diatur dalam AD/ART.
Sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap AD/ART maka tidak ada alasan untuk melakukan munaslub, kecuali apabila ketua umum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hukum, atau ada perbuatan pidana lain yang dia lakukan.
Nurdin menceritakan jika dinamika di masa kepemimpinan Setya Novanto saat ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2017 lalu.
“Nah sepanjang tidak jadi tersangka dan tidak ada perbuatan pidana lain, maka itu berarti tidak ada pelanggaran konstitusi,” kata NH.
Hingga mantan calon Gubernur Sulsel ini mendorong semua kader untuk fokus pada konsolidasi pemenangan pemilu, untuk menghadapi agenda politik 2024.
Dia mengatakan jika partai Golkar harus tampil jadi pemenang pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada serentak yang akan di gelar di tahun 2024
Kejayaan golkar kata dia harus direbut kembali, dan Golkar juga harus bisa mengulang kejayaan saat jadi pemenang pemilu 2004 lalu, atau 20 tahun silam.
“Jadi saya kira sekarang ini Golkar itu sedang konsolidasi untuk memnangkan pilpres, pileg, dan pilkada,” katanya.
Meski demikian, Nurdin berharap Airlangga Hartarto harus peka dan segera mengambil langkah mengantisipasi suara-suara ataupun gerakan yang ingin wacana tersebut terwujud
Hingga dia berpesan, agar kiranya Airlangga Hartarto harus meningkatkan keharmonisan antar pengurus, termasuk termasuk memasifkan rapat antar pengurus.
“Kalau ada suara-suara seperti itu, ketua umum harus peka dan secepatnya bisa mengambil langkah antisipatif ,” katanya.
“Manajemen partai harus diperbaiki, hubungan sesama sesama pengurus harus lebih ditingkatkan supaya bisa meredam gejolak yang mengganggu kesolidan internal partai Golkar,” lanjut NH.
Dengan pola kepemimpinan tersebut, Nurdin meyakini segala upaya kudeta bisa diantisipasi dengan mudah.
“Sehingga bisa antisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi yang mengganggu kesolidan partai. Sekarang Golkar itu sebetulnya solid,” kata NH.
Komentar