Trotoar.id, Makassar — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulsel telah mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi kemungkinan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Dalam Rakorda Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Sulsel di Makassar pada Kamis (28/12/2023), Ketua DPD PDIP Sulsel, Ridwan Andi Wittiri, menegaskan pentingnya konsolidasi dan bantuan hukum yang serius dalam mengawal proses pemilu.
“Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi penting, terutama menghadapi potensi keberpihakan pada kompetitor yang terkadang tak terlihat secara langsung,” ujar Ridwan Andi Wittiri.
Ridwan Andi Wittiri meminta BBHAR Sulsel untuk menyamakan persepsi dalam menanggapi permasalahan hukum yang mungkin muncul selama proses pemilu, termasuk dalam Pilpres. BBHAR juga diminta aktif dalam mendukung kemenangan partai serta terlibat secara proaktif dalam sengketa pemilu.
“Sumber daya BBHAR harus berperan sesuai instruksi partai di semua tingkatan untuk memastikan pemilu yang adil sesuai harapan kita semua,” paparnya.
Menurut Ridwan Andi Wittiri, kontestasi politik selalu membawa potensi kerawanan hukum, dan BBHAR diharapkan menjadi garda terdepan partai dalam menangani setiap sengketa pemilu.
Sementara itu, kader PDIP Sulsel, Mohammad Ramdhan Pomanto (Danni Pomanto), juga menyoroti masalah kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum, yang menjadi tantangan bagi BBHAR dalam membela kepentingan masyarakat.
“Pengawalan hukum menjadi kunci, terutama dalam momen penting seperti pemilu. Perlu pembaruan terhadap pemahaman kasus hukum. BBHAR, bersama PDIP, dapat membantu masyarakat dari berbagai lapisan,” tegasnya.
Langkah proaktif ini menandakan komitmen PDIP Sulsel dalam memastikan keberlangsungan pemilu yang transparan, adil, dan berintegritas untuk kepentingan masyarakat dan demokrasi yang kuat.
Komentar