Trotoar.id, Luwu Utara – Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) oleh 28 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
Kegiatan ini, yang diawali oleh Pj. Sekretaris Daerah, menjadi manifestasi komitmen pemerintah daerah dalam mencapai target kerja yang terukur.
“Penandatanganan perjanjian ini adalah kewajiban awal setiap tahun, menandakan komitmen kita bersama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Indah dalam acara tersebut di Aula La Galigo Kantor Bupati Luwu Utara, Selasa (30/1/2024).
Penandatanganan perjanjian kinerja bukan hanya ritual rutin, melainkan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Ini memberikan dasar bagi pimpinan unit kerja untuk merancang strategi pelaksanaan setiap program dan kegiatan.
“Langkah awal bagi setiap pimpinan unit kerja untuk mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan,” ungkap bupati perempuan pertama di Sulsel tersebut.
Indah menjelaskan bahwa perjanjian kinerja memiliki tujuan memberikan pemahaman mengenai tujuan, sasaran, indikator, serta target program RKPD Kabupaten Luwu Utara tahun 2024.
“Tujuannya agar setiap pimpinan paham tugas, fungsi, dan prioritasnya masing-masing, sehingga dapat menghasilkan program kegiatan yang mendukung pelaksanaan RKPD tahun 2024,” terang Indah.
Selain itu, perjanjian kinerja juga bertujuan memperkuat integritas dengan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan meminimalkan dampak yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan di masing-masing perangkat daerah.
Bupati Indah memberikan pesan agar seluruh pimpinan pratama mengeluarkan potensi terbaik dalam berinovasi.
Evaluasi SAKIP tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara meraih predikat baik (B) dengan nilai 66,77. Namun, dia berharap ada peningkatan di masa depan.
“Terus tingkatkan kinerja dan laksanakan evaluasi program kegiatan di unit kerja masing-masing secara berkelanjutan,” pesan Indah.
Tak kalah penting, Indah mengingatkan agar pejabat pimpinan tinggi segera menandatangani perjanjian kinerja di internal perangkat daerah masing-masing.
Komentar