Teotoar.id, Bulukumba – Pemerintah Kabupaten Bulukumba, didukung oleh Kementerian Kesehatan bersama USAID-Momentum, melaksanakan program Integrasi Layanan Primer (ILP) berbasis siklus hidup.
Program ini dilaksanakan di Puskesmas Bontobangun dan Pustu Bontoharu Kecamatan Rilau Ale, dimulai sejak November 2023.
Dalam program ILP ini, semua warga, mulai dari balita, remaja, hingga lansia yang datang ke Puskesmas, Pustu, dan Posyandu akan disaring terkait kondisi kesehatannya.
Data kesehatan ini akan di update secara digital, memudahkan petugas kesehatan untuk mencegah atau mengantisipasi penyakit kronis.
Untuk memastikan kelancaran program, tim Kemenkes bersama USAID-Momentum melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada 15-16 Mei 2024.
Senior Program Manager USAID MOMENTUM Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Salwa Mochtar, MARS, menyatakan bahwa replikasi program ILP diharapkan minimal diterapkan di 10 Puskesmas di Kabupaten Bulukumba.
Selain di Puskesmas, layanan Pustu dan Posyandu juga perlu disiapkan dari segi infrastruktur, kebutuhan bahan medis habis pakai, dan pelatihan kader.
“Kami juga berharap ada kolaborasi lintas sektor seperti Dinas PMD dan Pokja PKK,” ungkap Salwa Mochtar.
Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, mengapresiasi kunjungan yang juga dihadiri oleh Chief of Party USAID Momentum, Maryjane Lacoste. Andi Utta, sapaan akrab bupati, menyatakan bahwa program ILP sejalan dengan upaya membangun masyarakat yang sehat dan lebih produktif.
Ia mengajak masyarakat untuk membangun budaya sehat dengan mengubah cara pandang dan perilaku menuju Perilaku Hidup Sehat.
“Integrasi layanan kesehatan ini sangat penting untuk diwujudkan sebagai bagian dari transformasi pelayanan yang fokus pada aspek promotif dan preventif,” tambahnya.
USAID Momentum bersama para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten akan melakukan studi implementasi di beberapa kabupaten untuk mendapatkan solusi terkait isu-isu pelaksanaan model ILP.
Studi ini meliputi empat topik: terlihat antara puskesmas dan pustu-posyandu di Kabupaten Manggarai Barat, jaringan pelayanan pemerintah-swasta di Kabupaten Serang, supervisi fasilitatif di Kabupaten Deli Serdang, dan insentif kader berbasis kinerja di Kabupaten Bulukumba.
Komentar