Trotoar.id, Makassar, – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.
Dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2023/2024, Danny Pomanto menegaskan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Menanggapi pandangan Fraksi NasDem, yang sejalan dengan Fraksi PPP, PDI-P, Gerindra, PAN, dan PKS, Danny Pomanto menyatakan bahwa realisasi penerimaan PAD 2023 meningkat sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. PAD tahun 2022 sebesar Rp1,3 triliun, sedangkan tahun 2023 mencapai Rp1,5 triliun.
“Berdasarkan data tersebut, realisasi year to year PAD cenderung mengalami kenaikan, dan ini merupakan sejarah karena PAD mencapai Rp1,5 triliun lebih,” kata Danny Pomanto dalam rapat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Sabtu (22/6/2024) malam.
Danny Pomanto juga menjawab pertanyaan mengenai target PAD Rp2 triliun yang dianggap belum tercapai oleh beberapa fraksi di DPRD Makassar.
Ia menegaskan bahwa target tersebut akan tercapai pada tahun 2025, sesuai dengan yang tercantum dalam Perda 5/2021 tentang RPJMD 2021-2026.
Bapenda sebagai leading sector pajak daerah telah mengatur strategi dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026.
Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, telah menyusun berbagai strategi untuk mengoptimalkan PAD, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, meningkatkan pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH), memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta mengoptimalkan penggunaan sistem pembayaran non-tunai atau cashless. Selain itu, Pemkot juga menambah potensi pelayanan retribusi daerah.
“Pemkot Makassar sudah mulai menerapkan sistem pembayaran sampah menggunakan QRIS maupun aplikasi PAKINTA untuk meminimalisir kebocoran retribusi daerah,” tambahnya.
Danny Pomanto juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota dewan atas apresiasi terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023.
“Ini bukti keseriusan dan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.
Komentar