Makassar, Trotoar.id – Penurunan angka stunting menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Makassar. Dalam upaya mencapai target zero stunting, Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menegaskan perlunya kerja sama lintas sektor yang solid.
Hal ini disampaikan Firman saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kamis (12/09/2024).
Firman menjelaskan, penanganan stunting membutuhkan pendekatan multisektoral yang terintegrasi, dengan melibatkan berbagai dinas terkait.
“Program ini tidak bisa berjalan sendiri. Semua elemen, baik dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan, harus bersinergi secara terencana dan terstruktur untuk menurunkan angka stunting di Kota Makassar,” ujar Firman.
Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan agenda nasional yaitu Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, yang akan dilaksanakan pada September.
Stunting menjadi salah satu indikator utama dalam survei ini, sehingga diperlukan aksi nyata yang lebih terarah dan fokus, terutama pada keluarga yang masuk dalam kategori 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Firman menambahkan bahwa intervensi yang dilakukan harus diprioritaskan pada 71 kelurahan di 15 kecamatan yang memiliki angka stunting tertinggi di Kota Makassar.
“Kelurahan-kelurahan ini akan menjadi sampel dalam survei prevalensi stunting, sehingga perlu kerja sama yang baik agar pelaksanaan survei berjalan maksimal,” tegasnya.
Upaya penurunan stunting di Kota Makassar telah dimulai sejak Juni, dengan program pengukuran dan intervensi serentak di posyandu.
Namun, Firman menyebutkan bahwa masih ada beberapa tantangan yang perlu diperbaiki, terutama terkait keakuratan penimbangan, pengukuran, dan peningkatan kapasitas kader posyandu serta tenaga kesehatan.
Selain itu, berbagai program juga telah dilaksanakan untuk mendukung Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, seperti program Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT), pendampingan keluarga oleh TPK, serta kampanye Bangga Kencana oleh Kader IMP dan Sub IMP.
“Keberhasilan kita sangat bergantung pada kolaborasi antar sektor yang berfokus pada intervensi yang holistik dan integratif, dengan target yang jelas dan terukur,” tambah Firman.
Ia juga meminta para camat yang memimpin TPPS di tingkat kecamatan agar terus mengoptimalkan peran mereka dalam memantau dan mendorong keluarga berisiko stunting untuk rutin memeriksakan anak-anak mereka ke posyandu.
“Keterlibatan aktif dari camat dan seluruh tim sangat penting dalam memastikan setiap keluarga berisiko stunting mendapat perhatian dan layanan yang dibutuhkan secara berkelanjutan,” tutup Firman. (*)
Komentar