Makassar, Trotoar.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai salah satu prioritas utamanya.
Dalam kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (Koren II) yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menyoroti pentingnya percepatan penurunan angka stunting yang masih menjadi masalah serius di Sulawesi Selatan.
Mengacu pada hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, Jufri Rahman mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Sulsel mencapai 27,4 persen, menjadikan provinsi ini masuk dalam 10 besar tertinggi secara nasional.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,2 persen dibandingkan tahun 2022, di mana prevalensinya berada di angka 27,2 persen.
“Angka ini masih stagnan di sekitar 27 persen, dan ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Jufri Rahman pada acara yang digelar di Hotel Grand Claro, Makassar, Senin, 30 September 2024.
Jufri Rahman menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan secara terstruktur oleh Pemprov Sulsel untuk mengatasi masalah stunting, mulai dari pendekatan sosial budaya, intervensi gizi, hingga penguatan kelembagaan.
Komitmen ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting secara signifikan pada tahun 2025 mendatang.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah kolaborasi dengan BKKBN Provinsi Sulsel melalui pengembangan aplikasi inovatif Inovasi Zero Stunting atau Inzting Sulsel.
Aplikasi ini dirancang untuk memantau dan mengevaluasi intervensi penanganan stunting yang dilakukan pemerintah daerah dan lintas sektor.
“Dengan Inzting Sulsel, kami bisa mendapatkan data dan informasi yang komprehensif terkait stunting di Sulsel, yang akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan.
Aplikasi ini memudahkan pemantauan secara real-time sehingga pemerintah daerah bisa bergerak lebih cepat dalam melakukan intervensi,” jelas Jufri Rahman.
Selain itu, Jufri menegaskan bahwa untuk menurunkan angka stunting, intervensi tidak bisa dilakukan setengah-setengah dan harus mencakup semua aspek, termasuk sosial, kesehatan, dan ekonomi.
“Kami membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan semua sektor terkait untuk memastikan target penurunan stunting dapat tercapai,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKKBN, Dr. Sundoyo, menekankan bahwa penyusunan anggaran untuk tahun 2025 memiliki arti strategis, mengingat tahun tersebut akan menjadi awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024.
Ia menjelaskan bahwa visi dan misi presiden terpilih juga akan mempengaruhi arah pembangunan, termasuk dalam penanganan stunting.
“Penyusunan anggaran tahun 2025 harus mengacu pada RPJMN dan renstra yang akan disusun oleh masing-masing instansi,” jelasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari BKKBN, termasuk Kepala BKKBN Periode 2019-2024, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, dan para pejabat dari kementerian serta lembaga terkait.
Selain itu, hadir pula para Kepala BKKBN perwakilan dari seluruh Indonesia, termasuk Kepala BKKBN Sulsel, Shodiqin, serta tim perencana BKKBN pusat dan daerah yang turut berperan dalam penyusunan kebijakan dan program penanganan stunting di masa mendatang.
Melalui Koren II ini, diharapkan penyusunan program dan anggaran untuk tahun 2025 dapat lebih terarah dan tepat sasaran, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menekan angka stunting di Sulawesi Selatan.
Komentar