MAKASSAR, TROTOAR.ID — Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera menetapkan direksi definitif Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) atau PDAM Kota Makassar.
Desakan tersebut disampaikan menyusul kondisi PDAM yang hingga kini masih dipimpin oleh pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt), yang dinilai berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis.
Menurut Umiyati, keberadaan direksi definitif menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan berdampak pada berkurangnya ketersediaan air baku.
“PDAM memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, dibutuhkan kepemimpinan definitif agar kebijakan strategis dapat diambil secara cepat dan tepat,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Bendahara Fraksi PPP DPRD Makassar itu menilai, status Plt memiliki keterbatasan kewenangan, khususnya dalam mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan investasi, pengembangan layanan, serta langkah antisipatif menghadapi krisis air.
Ia mengingatkan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat potensi dampak El Nino yang bisa memicu kekeringan di sejumlah wilayah Kota Makassar.
Menurutnya, pengurangan debit air baku merupakan ancaman nyata yang harus diantisipasi sejak dini melalui kebijakan yang terukur dan responsif.
“Jangan sampai karena kepemimpinan belum definitif, langkah-langkah antisipasi menjadi lambat. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Umiyati menekankan, PDAM membutuhkan figur pimpinan yang memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan serta mengeksekusi program strategis perusahaan.
Dengan kepemimpinan definitif, kata dia, PDAM akan lebih leluasa dalam menyusun perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang guna menjaga stabilitas layanan air bersih.
Ia juga mendorong Pemkot Makassar untuk segera menuntaskan proses seleksi direksi agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan.
Selain menjaga stabilitas operasional, keberadaan direksi definitif juga dinilai penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Umiyati menegaskan, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak boleh terganggu dalam kondisi apa pun.
Karena itu, penguatan tata kelola dan manajemen PDAM harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kami berharap proses penetapan direksi dapat segera dituntaskan agar PDAM semakin optimal dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.
Desakan ini sekaligus menjadi pengingat bagi Pemkot Makassar agar memastikan kesiapan sektor layanan air bersih dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.
Komentar