Makassar, Trotoar.id – Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, hadir sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2024 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Hotel Sheraton Grand Jakarta pada Senin (11/11/2024).
Acara ini dihadiri sejumlah kepala dinas dari berbagai daerah, termasuk Kadis Pendidikan Yogyakarta, Riau, dan Tangerang Selatan, yang bersama Muhyiddin membahas isu penting terkait kebijakan pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Muhyiddin menggarisbawahi keberhasilan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar, yang menurutnya berjalan lancar berkat sinergi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Kerja sama ini penting untuk memastikan kelancaran pendaftaran siswa baru,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Muhyiddin menekankan komitmen Makassar dalam pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan belajar setara bagi anak-anak penyandang disabilitas.
“Kami memetakan anak-anak dengan disabilitas di semua jenjang sekolah, dari TK hingga SMP, sehingga setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan,” jelasnya.
Selain fokus pada pendidikan inklusif, ia juga memaparkan inisiatif Disdik Makassar dalam mengembangkan program ekstrakurikuler sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa.
Program ini meliputi kegiatan seperti festival pendidikan untuk mendorong kreativitas dan minat belajar di luar aspek akademik.
“Kami ingin membangun lingkungan belajar yang mendukung pengembangan kepribadian siswa secara menyeluruh,” tambahnya.
Salah satu program unggulan Disdik Makassar yang turut dipresentasikan adalah “Semua Harus Sekolah,” yang bertujuan memastikan pemenuhan hak belajar wajib 9 tahun bagi anak-anak di Makassar.
Program ini menjadi bagian dari revolusi pendidikan yang terdiri dari 18 poin strategis untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di kota ini.
Muhyiddin menyampaikan harapannya agar seluruh anak di Makassar mendapatkan hak pendidikannya.
“Pendidikan adalah kunci bagi masa depan, dan kami bertekad agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal,” ujarnya dengan optimis.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan pentingnya forum ini untuk evaluasi kebijakan pendidikan, terutama mengenai PPDB dan pendidikan inklusif.
Menurutnya, melibatkan pemerintah daerah dalam pembahasan kebijakan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan nasional berjalan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Kami berharap rekomendasi dari forum ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat,” tuturnya.
Rakor ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara para narasumber dan peserta, yang terdiri dari pejabat daerah serta pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai wilayah.
Komentar