Makassar, Trotoar.id – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad (Danny-Azhar), menegaskan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi dengan menandatangani Pakta Integritas yang diinisiasi oleh Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi.
Acara ini berlangsung di kantor ACC Sulawesi, Ruko Pettarani Center, Makassar, pada Minggu (17/11/2024), meski diguyur hujan lebat.
Satu-satunya Paslon yang Hadir
Kegiatan tersebut juga mengundang pasangan calon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Namun, hingga acara selesai, hanya Danny-Azhar yang memenuhi undangan.
Baca Juga :
Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menghubungi paslon nomor urut 2 dan tim penghubung mereka, tetapi tidak ada respons.
“Ini adalah momentum penting bagi semua calon untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. Sayangnya, paslon nomor 2 tidak hadir,” kata Kadir.
Bahaya Korupsi di Kalangan Kepala Daerah
Dalam sambutannya, Kadir menyoroti tingginya risiko kepala daerah terjerat korupsi.
Ia mengacu pada kasus di Kalimantan Selatan, di mana beberapa pejabat tinggi terlibat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Di Sulsel sendiri, beberapa mantan kepala daerah, termasuk mantan gubernur dan wali kota, telah diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pakta integritas ini adalah penguatan dari debat kandidat yang minim membahas isu korupsi. Kami ingin menghadirkan forum yang mempertajam visi dan misi anti-korupsi,” ujar Kadir.
Dalam sambutannya, Danny Pomanto mengapresiasi langkah ACC Sulawesi dan Transparency International Indonesia (TII) dalam menyelenggarakan acara ini.
Ia menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih melalui tiga pilar utama:
- Kepatuhan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):
Danny menekankan pentingnya transparansi dalam mengisi LHKPN secara jujur. “Saya selalu mengisi LHKPN dengan jujur. Masalahnya bukan soal kaya atau miskin, tetapi soal kejujuran,” jelasnya. - Laporan Bebas dari Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):
Danny memastikan pemerintahan yang dipimpinnya akan bebas dari temuan audit BPK yang berpotensi mengindikasikan penyalahgunaan keuangan. - Pengawasan Inspektorat Kinerja:
Ia menegaskan bahwa semua laporan pengawasan harus sejalan dengan visi misi anti-korupsi yang diusungnya. - Azhar Arsyad menambahkan bahwa rekam jejak Danny selama hampir 10 tahun sebagai Wali Kota Makassar adalah bukti nyata komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.
Dengan berbagai tantangan, Danny berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dari Rp500 miliar menjadi Rp1,7 triliun.
“Peningkatan PAD ini menunjukkan kepemimpinan yang mampu menjaga amanah, bebas korupsi, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Azhar yang juga mantan Koordinator FIK ORNOP Sulsel.
Didukung Berbagai Lembaga dan Jurnalis
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan LBH Makassar, FIK ORNOP Sulsel, YPMP Sulsel, WALHI Sulsel, dan sejumlah organisasi lainnya, termasuk Ombudsman dan asosiasi jurnalis seperti AJI, IJTI, dan PFI Sulsel.
Komitmen Danny-Azhar dalam menandatangani Pakta Integritas ini menjadi langkah awal yang menunjukkan keseriusan mereka dalam mewujudkan pemerintahan bersih di Sulawesi Selatan.
“Korupsi adalah musuh bersama. Kami siap memimpin Sulsel dengan integritas,” pungkas Danny.
Komentar