Makassar, Trotoar.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyerukan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sulsel untuk merumuskan langkah konkret dalam mengatasi berbagai persoalan pendidikan di wilayah Sulsel.
Pesan ini disampaikan Prof. Zudan saat menghadiri pelantikan pengurus BMPS Sulsel yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu, 4 Desember 2024.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Pengurus Nasional BMPS, Dr. Saur Panjaitan, serta sejumlah tokoh pendidikan terkemuka.
Dalam sambutannya, Prof. Zudan meminta sinergi antara BMPS Sulsel yang dipimpin Irman Yasin Limpo, Asisten III Pemprov Sulsel Prof.
Muhammad Jufri, dan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Najamuddin untuk mencari solusi inovatif dalam memajukan pendidikan.
“Pak Prof. Jufri dan Pak Kadis Pendidikan, tolong bekerja sama dengan Ketua BMPS Sulsel. Prof. Jufri dan Pak Irman ini adalah mantan Kadis Pendidikan, jadi saya yakin mereka bisa menemukan solusi terbaik,” ujar Prof. Zudan.
Sebagai salah satu langkah strategis, Prof. Zudan menginstruksikan Kadis Pendidikan Sulsel untuk segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang memungkinkan guru ASN mengajar di sekolah swasta.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi rasio kelas antara sekolah negeri dan swasta, terutama dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Kadis Pendidikan harus segera membuat Pergub agar guru ASN bisa mengajar di sekolah swasta. Jangan lupa, kita juga harus memastikan rasio kelas yang adil antara sekolah negeri dan swasta,” jelasnya.
Ia menambahkan, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dengan bantuan beasiswa dari Pemprov Sulsel.
“Anak-anak yang tidak lulus di sekolah negeri bisa bersekolah di swasta, dan Pemprov akan menyediakan beasiswa,” tegasnya.
Ketua Umum Pengurus Nasional BMPS, Dr. Saur Panjaitan, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sulsel atas perhatian terhadap sekolah swasta.
Ia berharap regulasi yang mendukung penguatan sekolah swasta dapat segera terwujud, termasuk pengalokasian guru ASN ke sekolah swasta yang kekurangan tenaga pendidik.
“Kami berharap Pemprov Sulsel dapat mendukung agar sekolah swasta memiliki kualitas setara dengan sekolah negeri. Dukungan guru ASN sangat kami perlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Standar Rasio Murid dalam Kelas
Ketua BMPS Sulsel, Irman Yasin Limpo, yang akrab disapa None, menyoroti pentingnya penerapan standar rasio murid dalam kelas.
Ia mengusulkan agar jumlah siswa per kelas dibatasi, yaitu maksimal 36 siswa untuk SMA dan 28 siswa untuk SMP.
“Rasio ini harus ditaati oleh semua sekolah dalam proses PPDB, karena ini menjadi dasar untuk menjaga kualitas pembelajaran dan keseimbangan rasio antara guru dan siswa,” jelas None.
Pelantikan pengurus BMPS Sulsel ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan swasta dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Sulsel.
Komentar