Makassar, Trotoar.id – Di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Pemerintah Provinsi Sulsel berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 pada November lalu.
Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang mampu mencapai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 95 persen dari total penduduknya.
Untuk mencapai UHC, Pemprov Sulsel telah mengalokasikan anggaran signifikan melalui program penerima bantuan iuran (PBI). Pada 2024, anggaran PBI dialokasikan sebesar Rp116,4 miliar untuk menutupi utang iuran triwulan III dan IV tahun sebelumnya.
Sementara itu, anggaran PBI untuk 2024 hingga triwulan II tahun 2025 telah disiapkan sebesar Rp325,2 miliar.
Akses Layanan Kesehatan Lebih Merata
Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni, menegaskan bahwa penghargaan UHC ini memberikan dampak signifikan terhadap akses layanan kesehatan di Sulsel.
“Dengan sistem universal coverage seperti BPJS Kesehatan, semua masyarakat, baik kaya maupun miskin, kini dapat mengakses layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.
Ini secara nyata mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah maju dan tertinggal,” ujar Andi Bakti, Selasa (17/12/2024).
Data menunjukkan peningkatan signifikan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Per November 2024, jumlah pasien rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mencapai 6.398.420 kunjungan, sementara rawat inap tercatat 2.611.072 kunjungan.
Untuk rumah sakit, total kunjungan mencapai 4.607.569, terdiri dari 3.254.434 pasien rawat jalan, 706.637 rawat inap, dan 646.498 di unit gawat darurat.
Menurut Andi Bakti, UHC memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Pasien yang dirawat di rumah sakit pemerintah tidak perlu membayar biaya tinggi, sehingga beban ekonomi masyarakat berkurang, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
“Selain itu, sistem ini mendorong peningkatan pengelolaan rumah sakit. Aliran dana yang stabil memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk tenaga medis, fasilitas, dan teknologi,” jelasnya.
Manfaat lain dari UHC termasuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan deteksi dini penyakit.
Hal ini membantu mengurangi beban rumah sakit di masa depan dengan menangani penyakit sejak tahap awal.
Stabilitas dan Keadilan Sosial
UHC juga menciptakan stabilitas finansial bagi rumah sakit pemerintah dengan mengurangi ketergantungan pada pembayaran langsung dari pasien.
Hal ini, menurut Andi Bakti, mendukung keadilan sosial karena perawatan dapat diberikan tanpa diskriminasi berdasarkan status ekonomi pasien.
“Dengan perencanaan yang lebih baik, rumah sakit mampu mengelola sumber daya secara efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas layanan,” tambahnya.
Direktur RSUD Labuang Baji, dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK, MKes, mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan pasien di rumah sakit yang dipimpinnya juga meningkat.
Pada November 2024, tercatat 863 pasien rawat inap, 5.805 pasien rawat jalan, 841 pasien UGD umum, 65 pasien UGD Ponek, dan 151 tindakan bedah.
“Kami terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan implementasi sistem UHC yang diterapkan pemerintah,” tutupnya.
Komentar