MAKASSAR, TROTOAR.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 di Hotel Claro Makassar, Sabtu (22/2/2025).
Kegiatan ini bertujuan menyusun laporan evaluasi sebagai amanat Undang-Undang, guna memperbaiki kualitas pemilu di masa mendatang.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, dalam sambutannya menegaskan pentingnya evaluasi bagi organisasi modern seperti KPU agar tetap adaptif terhadap dinamika eksternal.
Baca Juga :
“KPU Provinsi wajib melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Laporan ini akan menjadi referensi utama dalam merancang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel berikutnya,” ujar Hasbullah.
Hasbullah menjelaskan, evaluasi dilakukan menggunakan empat dimensi utama, yakni:
- Dimensi Tahapan: Meliputi proses perencanaan hingga pelaksanaan tahapan pemilu.
- Dimensi Non-Tahapan: Aspek pendukung seperti logistik dan teknologi informasi.
- Dimensi Kelembagaan: Evaluasi terhadap struktur dan kinerja kelembagaan penyelenggara pemilu.
- Dimensi Eksternal: Interaksi dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.
“Kami berharap FGD ini menghasilkan catatan kritis dan rekomendasi strategis untuk perbaikan di keempat dimensi tersebut,” tambahnya.
Salah satu isu utama yang disoroti dalam evaluasi adalah transparansi dalam proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasbullah menyoroti masih adanya kendala akses publik terhadap informasi sengketa.
“Akses masyarakat terhadap informasi sengketa di MK masih menjadi tantangan. KPU sebagai pelaksana teknis harus meningkatkan keterbukaan,” jelasnya.
Untuk memperkuat transparansi, KPU RI telah mewajibkan masyarakat dan media memiliki hak untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kami optimis, melalui evaluasi ini, residu permasalahan pemilu sebelumnya dapat diminimalkan,” ujar Hasbullah.
FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pakar yang memberikan masukan terkait format dan substansi evaluasi.
Diskusi diharapkan menghasilkan rekomendasi positif yang menjadi dasar laporan evaluasi KPU Sulsel.
“Evaluasi ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu ke depan. Dengan proses yang lebih transparan dan akuntabel, demokrasi di Sulawesi Selatan akan berjalan lebih baik,” pungkas Hasbullah.
Naskah berita telah diperbarui dengan struktur yang lebih spesifik, menarik, dan profesional. Silakan tinjau dan beri tahu jika ada bagian yang perlu disesuaikan lebih lanjut.
Komentar