Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat sinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk mencari solusi jangka panjang dalam menangani banjir yang kerap melanda sejumlah titik rawan di kota ini.
Kolaborasi ini menekankan pentingnya penataan kawasan sungai dan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir secara terpadu.
Dalam pertemuan yang digelar di Balai Kota Makassar pada Senin (19/5/2025), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, membahas sejumlah langkah strategis untuk mengatasi banjir di kawasan seperti Blok 10 Antang, BTN Kodam 3 Biringkanaya, hingga ruas Jl. AP Pettarani.
Baca Juga :
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri. Kita perlu kerja sama lintas sektor agar solusinya tidak bersifat parsial. Salah satu opsi yang kami kaji adalah pembangunan kolam retensi baru di wilayah rawan genangan,” ujar Munafri.
Menurutnya, kajian yang dilakukan bersama tim dari Universitas Hasanuddin telah mengidentifikasi beberapa titik kritis dan pola genangan banjir.
Kajian tersebut dipadukan dengan data teknis dari BBWS untuk menyusun rencana penanggulangan yang lebih terarah dan sesuai kewenangan.
Salah satu solusi yang tengah dikaji adalah pembangunan alur air baru di kawasan Antang yang terhubung dengan kolam retensi.
Namun, tantangan utamanya adalah keberadaan ratusan rumah yang berdiri di atas jalur tersebut. Estimasi biaya konstruksi mencapai Rp400 miliar, termasuk untuk pembebasan lahan.
Sebagai alternatif, Pemkot juga mempertimbangkan relokasi sekitar 400 rumah yang berada di zona rawan banjir.
Setiap rumah diperkirakan memerlukan anggaran relokasi sebesar Rp1 miliar, menjadikan total biaya alternatif ini juga sekitar Rp400 miliar.
“Relokasi ini memang berat, tapi bisa menjadi solusi jangka panjang. Kita akan bahas mana yang bisa dilakukan lebih awal dan mana yang perlu dimasukkan ke rencana jangka menengah,” jelas Munafri.
Munafri juga menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan terhadap saluran dan kanal di kota.
Menurutnya, banyak kanal kini dipenuhi bangunan liar, ditutup atap, bahkan dijadikan tempat pembuangan sampah.
“Pembersihan kanal tak cukup hanya pengerukan. Kita butuh aturan yang kuat dan penertiban bangunan di atas jalur inspeksi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menegaskan pentingnya pengelolaan wilayah sungai secara terpadu.
Ia menyebut bahwa wilayah sungai di Sulsel dibagi ke dalam empat bagian besar yang mencakup 21 kabupaten dan tiga kota, termasuk Kota Makassar.
“Pengelolaan satu DAS tidak bisa terpisah. Kami mengacu pada lima pilar: konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat, dan sistem informasi,” jelasnya.
BBWS telah menjalankan sejumlah proyek strategis, seperti Bendungan Bili-bili dan Kolam Regulasi Nipa-nipa, untuk pengendalian banjir dan penyediaan air baku.
Namun, banjir besar yang terjadi pada 2019 menjadi pelajaran penting bahwa Sungai Jenelata, bukan hanya Sungai Jeneberang, juga memerlukan sistem pengendalian yang baik.
Proyek mitigasi banjir di DAS Jeneberang dan sekitarnya saat ini tengah dikebut melalui pendanaan luar negeri, dengan target penyelesaian pada 2028.
Ini termasuk rencana pembangunan waduk tunggu Pampang dan kolam retensi lainnya.
Namun, perubahan fungsi lahan di area resapan seperti Perumnas Antang menjadi hambatan tersendiri.
Oleh karena itu, Suryadarma menekankan perlunya sinergi lintas sektor agar pengelolaan sungai dari hulu ke hilir bisa berjalan efektif.
“BBWS tidak bisa bekerja sendiri. Pemkot dan semua pemangku kepentingan harus ikut terlibat dalam pengelolaan ini,” tegasnya.
Dengan tantangan banjir yang semakin kompleks akibat pertumbuhan kota dan perubahan tata ruang,
Pemkot Makassar bersama BBWS sepakat untuk menyusun rencana penanganan terpadu lima tahunan.
Pendekatan ini diharapkan bisa menghadirkan solusi jangka panjang, tidak hanya untuk Makassar, tetapi juga bagi wilayah sekitarnya yang masuk dalam cakupan DAS besar.
“Kolaborasi ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadikan Makassar kota yang tangguh terhadap bencana banjir,” tutup Munafri. (*)
Komentar