Makassar, Trotoar.id — Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI, menemukan dua indikasi temuan Yang nilainya mulai dari Rp18 Juta hingga Rp 8 Miliar.
hal inilah menjadi fokus pada Rapat kerja Komisi C bersama dengan Bapenda TOaD dan BPKAD dl, yang sekaligus mendengarkan klarifikasi pemerintah provinsi atas temuan BPK tersebut.
“ada dua temuan BPK di Bapenda, satu Rp18 juta, dan satu lagi Rp8 miliar. ” Kata Wakil ketua Komisi C DPRD Sulsel Fadel Muhammad Taufan.
Baca Juga :
Fadel menyebutkan meski ada temuan, dia menyebutkan itu hanya persoalan perbedaan persepsi antara BPK dan pemerintah provinsi dan semua sudah di klarifikasi dan counter.
Menurut Fadel, temuan senilai Rp8 miliar tersebut berkaitan dengan penggunaan water meter yang seharusnya dikenai pajak air permukaan, namun belum diterapkan sebagaimana mestinya.
Selain itu, ditemukan pula sejumlah persoalan administratif dalam pelaporan.
“Masalah utama adalah soal pajak air permukaan yang belum dikenakan sesuai regulasi. Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pembenahan sistem ke depan,” tambahnya.
Fadel juga menyebut bahwa Bapenda bukan satu-satunya yang akan diperiksa. Pemeriksaan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan memberikan gambaran menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Sulsel.
Dalam laporan yang sama, Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) tercatat tidak memiliki temuan karena tidak terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran, melainkan hanya bertugas melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi program.
“Biro Ekbang memang tidak mengelola anggaran langsung, sehingga wajar jika tidak ditemukan penyimpangan atau kekeliruan,” jelas Fadel.
Sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel, Fadel menegaskan komitmen Komisi C untuk mendorong agar di tahun 2025 seluruh mitra kerja bebas dari temuan, baik dalam jumlah kecil maupun besar.
“Kami sudah tegas meminta mitra kerja Komisi C agar tidak lagi ada temuan. Sekecil apa pun itu tetap bisa mencoreng citra pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Fadel berharap seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi C DPRD Sulsel dapat ditindaklanjuti secara serius oleh OPD terkait demi terciptanya tata kelola anggaran yang lebih akuntabel dan transparan.
Komentar