MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memperjuangkan aspirasi warga pesisir dan kepulauan kepada pemerintah pusat melalui Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, yang berkunjung ke Balai Kota Makassar, Kamis (28/8/2025).
Munafri menegaskan, kebutuhan dasar masyarakat pulau harus segera ditangani, mulai dari listrik, dermaga, hingga akses pendidikan layak.
Ia bahkan mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di salah satu pulau agar anak-anak tidak putus sekolah akibat keterbatasan sarana.
“Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan, mulai SD, SMP hingga SMA. Anak-anak bisa berkumpul dan melanjutkan sekolah tanpa terhenti. Ini perlu ditunjang listrik dan infrastruktur lain,” ujar Munafri.
Kota Makassar memiliki delapan pulau berpenghuni dengan total penduduk sekitar 12 ribu jiwa. Namun, pasokan listrik masih bergantung pada PLTD berbahan bakar solar, yang rawan terganggu bila distribusi terhambat.
Selain itu, dermaga dinilai krusial sebagai penunjang mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.
Munafri menekankan agar pemerintah pusat memberi perhatian lebih pada kepulauan, termasuk insentif tenaga pendidik dan kesehatan yang bertugas di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Dalam kesempatan yang sama, Munafri juga mengangkat persoalan sampah Kota Makassar, khususnya di TPA Antang yang sudah menampung timbunan puluhan tahun hingga setinggi 17 meter. Kondisi ini dinilai rawan menimbulkan risiko lingkungan serius.
“Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, risikonya bisa berbahaya, bahkan sewaktu-waktu bisa meledak,” tegas Munafri.
Pemkot kini hanya ingin membawa residu sampah ke TPA, sementara pengolahan dilakukan sejak dari sumber. Berbagai langkah ditempuh, antara lain:
- Optimalisasi TPS 3R
- Pemberdayaan bank sampah
- Partisipasi aktif masyarakat hingga tingkat RT
- Kolaborasi SKPD dan partai politik untuk membina warga dalam pengelolaan sampah
Selain itu, Pemkot menunggu kepastian pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) sebagai program prioritas nasional.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa pemerintah pusat sedang menyiapkan solusi strategis berupa pembangunan 33 unit incinerator di sejumlah daerah dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari.
“Skema baru ini lebih sederhana dan menguntungkan investor karena listrik hasil pembakaran sampah langsung dibeli PLN dengan harga kompetitif,” jelas Eddy.
Menurutnya, pembangunan incinerator bukan hanya solusi pengurangan beban TPA, tetapi juga membuka peluang energi terbarukan dari sampah kota besar, termasuk Makassar.
Munafri menegaskan, Pemkot Makassar terus melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat dan calon investor agar dua persoalan krusial infrastruktur kepulauan dan sampah perkotaan dapat segera diselesaikan.
“Tujuannya jelas, kesejahteraan warga pulau meningkat dan masalah sampah kota bisa teratasi dengan berkelanjutan,” tutup Munafri.
Komentar