MAKASSAR, TROTOAR.ID— Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di tingkat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota sebagai upaya memperkuat penyerapan dan tindak lanjut aspirasi warga.
Usulan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Inklusivitas Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Lokal” yang digelar di Makassar, Sabtu (6/6/2026).
Dalam pemaparannya, Aliyah menegaskan pentingnya mempererat hubungan antara masyarakat dan lembaga legislatif daerah.
Menurutnya, aspirasi warga tidak boleh hanya menjadi perhatian menjelang pemilu, tetapi harus terus diperjuangkan dalam proses pembangunan.
“Di DPR RI terdapat Badan Aspirasi Masyarakat sebagai ruang penyaluran masukan dari masyarakat. Model ini layak diterapkan di tingkat daerah agar aspirasi warga dapat terakomodasi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menilai, masyarakat membutuhkan saluran yang lebih terstruktur agar berbagai persoalan di lingkungan dapat tersampaikan dan mendapatkan tindak lanjut yang jelas dari DPRD.
Kehadiran BAM juga diyakini dapat memperkuat fungsi representasi dan pengawasan lembaga legislatif.
Aliyah, yang hadir didampingi Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, juga menyoroti dinamika demokrasi di Kota Makassar yang dinilai cukup tinggi.
Menurutnya, karakter masyarakat yang aktif menyampaikan pendapat menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan yang partisipatif.
Pada kesempatan itu, ia turut mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah.
Keterlibatan anak muda, kata dia, tidak cukup hanya melalui media sosial, tetapi juga harus diwujudkan melalui aksi nyata dan kontribusi pemikiran yang konstruktif.
“Anak muda harus menjadi bagian dari solusi. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan perspektif baru yang sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan pembangunan,” katanya.
Aliyah menambahkan, pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud jika masyarakat diberi ruang luas untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda perlu terus diperkuat.
“Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari mendengarkan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” tutupnya.
Seminar tersebut diselenggarakan oleh DPW PGK Sulawesi Selatan sebagai wadah dialog lintas elemen masyarakat dalam memperkuat semangat kebangsaan dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. (*)
Komentar