MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan DPRD Kota Makassar, Pemkot menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Balai Kota Makassar, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat integritas birokrasi serta menyamakan langkah eksekutif dan legislatif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menyambut langsung Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, didampingi Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto.
Hadir pula Ketua DPRD Makassar Supratman, Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran DPRD, serta seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkot Makassar.
Sebagai bentuk keseriusan mencegah praktik korupsi, Pemkot Makassar dan DPRD menandatangani Pakta Integritas Antikorupsi.
Dokumen ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
“Penandatanganan pakta integritas antikorupsi ini bukan sekadar seremoni. Ini bukti kami bersama KPK berkomitmen mencegah praktik korupsi di Kota Makassar,” tegas Munafri Arifuddin.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menambahkan, pengelolaan keuangan negara harus dipastikan bertanggung jawab dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Mengelola uang negara harus sangat jelas pertanggungjawabannya. Manfaatnya harus sampai ke masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen menghilangkan praktik korupsi sejelas-jelasnya,” tegasnya.
Munafri menilai sinergi antara Pemkot dan DPRD sangat penting dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.
Kehadiran KPK RI dalam rapat koordinasi ini memberikan pemahaman strategis dan membuka wawasan jajaran pemerintah daerah.
“Ini bentuk upaya kita mencegah korupsi sejak dini. Materi dari pimpinan KPK sangat membuka pikiran kita tentang bagaimana merespons ancaman korupsi,” ungkapnya.
Bahkan, Appi secara terbuka menyampaikan keinginan agar tim KPK RI dapat lebih sering melakukan pendampingan langsung di Kota Makassar.
“Kami sangat terbuka jika KPK ingin menempatkan stafnya di Makassar. Kami siap berkolaborasi,” ucapnya.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi komitmen kolektif seluruh penyelenggara pemerintahan.
“Melalui sinergi dengan KPK, kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program di Kota Makassar berjalan dengan prinsip integritas dan transparansi,” ujarnya.
Aliyah juga menambahkan, Pemkot Makassar terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kapasitas aparatur, dan mendorong budaya kerja yang berintegritas di semua lini birokrasi.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak menegaskan bahwa kehadiran KPK bukan untuk menekan, tetapi memberikan pencerahan dan edukasi kepada jajaran eksekutif dan legislatif.
“Kami hanya memberikan pencerahan, bukan tekanan. Kami ingin Pemerintah Kota Makassar mampu menjalankan pemerintahan dengan baik agar masyarakat percaya bahwa uang mereka dikelola secara benar,” jelas Johanis.
Johanis juga mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran, serta kehati-hatian dalam menjalankan tugas sesuai dengan koridor hukum.
“Undang-undang tidak berbunyi. Yang berbunyi itu kita. Karena itu, kita harus teliti dan cermat agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi,” tegasnya.
Ia menambahkan, forum seperti ini bukan bentuk tuduhan, tetapi penguatan kesadaran antikorupsi bagi semua pihak.
Dalam Pakta Integritas Antikorupsi yang ditandatangani, Pemkot dan DPRD Makassar berkomitmen untuk:
- Menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
- Menolak gratifikasi, suap, pemerasan, dan segala bentuk praktik korupsi.
- Mendukung proses penegakan hukum terkait dugaan korupsi.
- Menguatkan pencegahan korupsi melalui pengawasan, pengendalian, dan monitoring.
- Menjalankan proses perencanaan dan penganggaran APBD sesuai peraturan.
- Menyusun APBD berdasarkan aspirasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
- Tidak melakukan intervensi dalam proses pengadaan barang/jasa, hibah, dan bansos.
- Memperkuat fungsi pengawasan APIP di lingkungan Pemkot Makassar.
Pemkot Makassar juga berkomitmen mengimplementasikan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) sistem pengawasan terintegrasi yang diinisiasi KPK RI.
Melalui sistem ini, seluruh mekanisme pencegahan korupsi akan terpantau secara transparan, terukur, dan konsisten.
“Program ini memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan semua pemangku kepentingan agar pemberantasan korupsi lebih terarah,” tutur Appi.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk membangun budaya antikorupsi di seluruh lini birokrasi Pemerintah Kota Makassar.
Sinergi Pemkot, DPRD, dan KPK RI diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.
“Korupsi masih menjadi masalah besar yang harus kita hadapi bersama. Karena itu, kami berkomitmen melakukan langkah-langkah pencegahan secara konkret dan berkelanjutan,” tutup Munafri.
Komentar